logo


Tak Setuju Koruptor Dihukum Mati, Komnas HAM: Tidak Menyelesaikan Persoalan

Simak berita selengkapnya

10 Desember 2019 17:51 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. shutterstock

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komnas HAM tidak sepakat dengan hukuman mati untuk para koruptor. Hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal hukuman mati yang bisa diterapkan jika masyarakat menghendaki.

"Kami sejak awal tidak berubah ya tidak bersepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak untuk hidup adalah hak absolut dari manusia," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, di MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Menurutnya, hukuman mati tidak menyelesaikan persoalan termasuk kepada koruptor.


Terkait Hukuman Koruptor di Indonesia, Pakar Hukum: Tidak Boleh Punya Perusahaan, Tidak Boleh Punya Kartu Kredit,

"Dan kami tidak melihat alasan substansial memilih hukaman mati sebagai cara menyelesaikan persoalan. Lebih jauh kami menganggap ini menjauhkan kita dari peradaban yang manusiawi. Memang ada kemarahan ketika ditanya terhadap pelaku kejahatan yang serius, tapi ingat memberi hukuman mati bagi mereka tidak menyelesaikan persoalan, termasuk kepada koruptor," tuturnya.

Jokowi sebelumnya menyebut hukuman mati bagi koruptor bisa saja dimasukkan ke revisi UU jika dikehendaki oleh masyarakat.

"Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana, tipikor itu dimasukkan, tapi sekali lagi juga termasuk yang ada di legislatif," ujar Jokowi, Senin (9/12).

Aturan pidana mati bagi koruptor sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setuju Koruptor Dihukum Mati, Mahfud: Kadang Kala Hakimnya Malah Mutus Bebas

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata