logo


Terkait Hukuman Koruptor di Indonesia, Pakar Hukum: Tidak Boleh Punya Perusahaan, Tidak Boleh Punya Kartu Kredit,

berikut penjelasannya

10 Desember 2019 10:17 WIB

Ilustrasi korupsi. Sumber: america.gov
Ilustrasi korupsi. Sumber: america.gov

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor adalah karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Jokowi menegaskan jika ancaman hukuman mati baru bisa dijatuhkan pada pelaku korupsi yang berkaitan dengan bencana alam. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat berdialog dengan salah seorang siswa SMKN 57 pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jakarta, Senin (9/12).

Pakar Hukum Pidana Universtias Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai sanksi hukuman mati untuk koruptor kurang tepat. Ia menilai sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera dan hal itu bertentangan dengan konstitusi.


Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada, KPK: Ya Prihatin Saja...

"Konstitusi kita bilang, hak untuk hidup itu hak yang tidak bisa dinafikan dalam keadaan apa pun artinya seharusnya hukuman mati dihindari," katanya seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa (10/12).

Ia menyarankan hukuman yang tepat untuk para pelaku korupsi adalah dengan asset recovery dimana pelaku korupsi harus mengembalikan kerugian negara serta menutup akses terhadap dunia ekonomi dan politik. Cara ini nantinya akan membuat pelaku korupsi menjadi miskin.

"Tidak boleh punya perusahaan, tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dicabut hak politiknya. Ini akan lebih menjerakan, ketimbang hukuman mati," kata dia.

Tolak Eks Koruptor Ikuti Pemilihan, NasDem: Itu Enggak Usah Dicalonkan dan Didiskusikan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia