logo


Kelola Anggaran Terbesar, Prabowo Diminta Tjahjo Kumolo Gunakan Sistem 'e-katalog'

Simak berita selengkapnya

10 Desember 2019 07:08 WIB

cnnindonesia.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyerukan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau e-katalog.

Kebijakan itu menjadi salah satu fokus Stranas Pencegahan Korupsi era Joko Widodo yang tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo selaku anggota inti tim nasional menyebut, Kemenhan mengelola anggaran yang besar. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem berbasis elektronik.


Beri Laporan ke Jokowi, Kapolri Belum Bisa Ungkap Penyerang Novel Baswedan

"Untuk melaksanakan e-katalog khususnya dalam pengadaan barang dan jasa," ujar di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (9/12).

Tjahjo juga mengatakan bahwa penerapan e-katalog merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencegah tindak korupsi di sektor keuangan negara.

Selain itu, penggunaan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas serta modernisasi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Tjahjo, selama ini, penerapan e-katalog masih terbatas pada lima kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan serta, Kementerian Pertanian.

Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp127,4 triliun. Dana tersebut tercatat menjadi yang terbesar dibandingkan kementerian lain dalam APBN 2020.

Tolak Eks Koruptor Ikuti Pemilihan, NasDem: Itu Enggak Usah Dicalonkan dan Didiskusikan

Halaman: 
Penulis : Iskandar