logo


DPR Minta Helmy Yahya Transparan Soal Masalahnya dengan Dewan Pengawas

Simak ulasan selengkapnya

9 Desember 2019 14:15 WIB

Helmy Yahya.
Helmy Yahya. Instagram @helmyyahya

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemberhentian Helmy Yahya dari jabatannya sebagai direktur utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) menuai kontroversi. Dewas tetap konsisten dengan keputusan pemberhentian tersebut, sementara Helmy menyatakan bahwa ia masih menjabat sebagai dirut.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhamad Farhan mengatakan Helmy Yahya harus berani membuka duduk permasalahan dengan transparan.

“Secara aturan justru sekarang Helmy yang harus menjelaskan tuduhan dari Dewas. Maka saya akan dorong Helmy untuk memberikan penjelasan atas tuduhan Dewas tersebut,” ujar Farhan di Jakarta, Senin (9/12).


DPR: Jangan Hapus Khilafah dari Pelajaran Agama

Farhan menambahkan bahwa Dewan Pengawas juga harus membeberkan alasan argumentatif mengapa pemberhentian dilakukan.

“Saya juga mendesak Dewan Pengawas mengevaluasi dengan objektif dan menggunakan parameter kuantitatif yang jelas,” katanya.

Farhan menilai permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan agenda rencana pada bulan pertama, adalah waktu untuk Hemy Yahya memberi penjelasan atau jawaban terhadap keputusan Dewan Pengawas. Untuk dua bulan berikutnya, yaitu waktu bagi Dewan Pengawas menangggapi jawaban Helmy Yahya.

“Tiga bulan ini menjadi penentuan. Selama periode itu saya meminta semua karyawan TVRI tidak terlibat dalam perselisihan ini. Jangan membuat blok-blok dukungan. Tetap profesional dan menolak politisasi isu TVRI,” katanya.

Farhan juga meminta Ombudsman untuk menuntaskan dugaan tindakan mal administrasi terhadap para kru TVRI.

“Selanjutnya saya mendesak Ombudsman untuk memutuskan perkara gugatan mal-administrasi soal honor kru teknis dan produksi TVRI yang tertunda dengan cepat dan lugas,” katanya.

Politisi NasDem ini juga meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal hak karyawan TVRI yang tertunda.

“Sekaligus memohon Setneg segera menyetujui tunjangan kinerja karyawan TVRI yang terkendala masalah persetujuan selama dua tahun terakhir,” pungkasnya.

 

Puan Maharani: Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Tidak Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma
 
×
×