logo


Puan Maharani: Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Tidak Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Simak ulasan selengkapnya

9 Desember 2019 11:51 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut korupsi menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan mutu fasilitas publik dan layanan publik dan menghalangi upaya membangun Indonesia Maju yang produktif, efisien dan inovatif.

Menurutnya peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya harus dijadikan sebagai tindakan nyata untuk menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi dan perilaku koruptif melalui upaya pencegahan dan penindakan.

“Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya  orang yang menjalankan tindak pidana korupsi. Karena itu, perlu sebuah system yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi,” ujar Puan di Jakarta, Senin (9/12).


Erick Thohir Larang BUMN Bagi Suvenir, DPR: Biasa Saja dan Memang Sudah Waktunya Diterapkan

Puan menegaskan upaya pencegahan yang bisa dilakukan dengan menghilangkan metode tatap muka, sehingga muncul  kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning.

Dia menilai langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan  memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.

“Namun kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Karena aksi pencegahan ini ada di hilir. Padahal perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan,” tuturnya.

Karena itu, kata Puan, DPR akan meminta  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator diperkuat dengan upaya pencegahan sector hulu.

Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

“Menanamkan perilaku dan sikap anti-korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah

DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan dan akuntabel,” kata dia.

Puan menambahkan bahwa DPR berprinsip terbuka untuk membuat publik bisa mengakses semua informasi dan  proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

“Semua proses itu dilakukan secara terang benderang sehingga publik bisa mengawasi. Ini sekaligus bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi mekanisme kontrol terhadap DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Tentu saja ada mekanisme kontrol internal yang harus lebih dikuatkan lagi,” kata Puan.

“DPR juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi,” pungkasnya.

DPR: Jangan Hapus Khilafah dari Pelajaran Agama

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma
 
×
×