logo


Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua Komisi II DPR: Undang-undang Memperbolehkan

berikut penjelasannya

8 Desember 2019 08:36 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai bahwa tidak adanya larangan mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan, merupakan keputusan tepat.

Sehingga, kata dia, antara PKPU Nomor 18 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak bertentangan.

"‎Saya kira ini harmonisasi Menkumham. Usulan PKPU juga sudah tepat. Ini adalah jalan tengah, biar tidak ada lagi dua peraturan, yang satu di bawahnya bertentangan dengan di atasnya," kata Doli di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu, (7/12).


PKPU Tak Muat Larangan Eks Koruptor Ikuti Pilkada, ICW: KPU Terburu-buru

Lebih lanjut Doli menerangkan jika KPU selama ini secara tegas melarang mantan narapidana korupsi maju di Pilkada yang disusun dalam peraturan KPU (PKPU). Namun, peraturan ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10 tahun 2016, yang tidak melarang mantan koruptor untuk maju dalam Pilkada.

"Persoalan kemarin KPU memasukkan melarang eks napi koruptor. Tapi kan undang-undang memperbolehkan.‎ Saya kira itu jalan kompromi yang paling baik yang diambil sekarang. Juga tidak ada peraturan yang dibuat, tidak bertentangan satu sama lain," jelasnya.

Ia menilai jika maju atau tidaknya eks narapidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab partai politik yang mengusungnya.

"Sekarang tinggal parpolnya saja, kalau dianggap bahwa lebih baik kader diusung yang bukan eks napi koruptor, itu membantu kita menciptakan pemerintahan yang bersih," lanjutnya.

KPU Tak Larang Eks Koruptor Ikuti Pilkada, Formappi: 'Perang Total Terhadap Korupsi' Luntur di Mana-mana

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex