logo


Kemenkeu Belum Tetapkan Tarif Sertifikasi Halal, BPJPH: Ikut Tarif LPPOM MUI

Simak berita selengkapnya

6 Desember 2019 20:38 WIB

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso jitunews/Nurman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Dalam pelaksanaannya Undang - undang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (UU BPJPH) tarif pelayanan sertifikat halal seharusnya ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sampai hari ini belum ada. Oleh karena itu Kementerian Agama mengeluarkan diskresi yaitu dengan menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI.

Hal ini tercantum pada diktum kelima dalam KMA ini yang mengatur bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikat halal sebagaimana dimaksud diktum Keempat belum ditetapkan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menjelaskan bahwa adanya diktum ini jangan diartikan bahwa mengembalikan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal kepada MUI. Menurutnya, diktum tersebut hanya mengatur tentang diskresi besaran tarif layanan sertifikasi halal, sembari menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


Sri Mulyani Sukses Berantas Gurita Makelar di Kemenkeu dengan Cara Ini

“KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan belum ditetapkan,” tegas Sukoso di Jakarta, Jumat (06/12).

“Jadi bukan berarti Kemenag mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada MUI. KMA hanya mengatur, selama belum ada PMK tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM,” imbuhnya.

Sukoso menjelaskan bahwa proses dan tahapan sertifikasi halal lainnya, berjalan sesuai dengan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PMA No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Lebih lanjut dia menjelaskan ada tiga pihak utama sebagai garda terdepan pelayanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

Ruang lingkup pelayanan sertifikasi ini mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbittan sertifikasi halal.

Sukoso menjelaskan, peran ketiga pihak dalam layanan sertifikasi halal secara jelas sudah diatur dalam KMA 982 ini. Sedangkan posisi BPJPH punya kewenangan dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal.

Selanjutnya peranan MUI dalam pengkajian ilmiah dan pelaksanaan sidang fatwa halal. Lalu LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk.

Lantas, kenapa KMA 982 hanya menyebut LPPOM MUI? Sukoso menjelaskan bahwa itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan, baru LPPOM MUI.

Sementara dalam ketentuan peralihan PMA No 26 tahun 2019 diatur bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Karena bersifat Diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” jelasnya.

Dalam pelayanan BPJPH juga terus mengembangkan pelayanan dengan membangun Sistem Informasi dan Manajemen Halal dan mensinergikannya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag.

“BPJPH juga mendorong berdirinya LPH-LPH baru sesuai amanat UU 33 tahun 2014. BPJPH saat ini sudah mendidik 226 calon Auditor Halal. Jika tiap LPH minimal 3 auditor, diharapkan ke depan akan bisa berdiri 79 LPH,” tuturnya.

“Azas transparansi dan good governance tentu menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini,” pungkasnya.

Tak Terima Ja'far Shodiq Ditangkap Polisi, Novel Bamukmin: MUI Sudah Diduga Menjadi Provokator

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Trisna Susilowati