logo


Sesalkan Larangan Berhijab di SD Manokwari, PPP: Konstitusi Tegas Melindungi Keyakinan Seseorang

Simak berita selengkapnya

6 Desember 2019 19:21 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati menyesalkan kebijakan pengelola Sekolah Dasar Inpres 22 Manokwari Papua Barat yang melarang siswinya mengenakan hijab saat di sekolah.

"Kami menyesalkan kebijakan sekolah yang melarang siswi menggunakan hijab. UU Sisdiknas dan konstitusi tegas melindungi keyakinan seseorang apalagi di lingkungan sekolah," kata Reni dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Anggota Komisi Pendidikan DPR dua periode ini menyebut tindakan pengelola sekolah yang melarang penggunaan hijab oleh siswi di sekolah merupakan tindakan intoleran yang tak semestinya muncul dari seorang pendidik.


Tak Ditunjuk Prabowo Jadi Jubir Gerindra, Fadli Zon: Sekarang Saya Juru Bicara Rakyat

"Semestinya tenaga pendidik memiliki pemahaman yang paripurna mengenai toleransi. Kebijakan pelarangan penggunaan hijab merupakan tindakan intoleran," tambah Reni.

Menurut dia, Permendikbud No 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah telah secara detil mengatur penggunaan seragam bagi anak didik di lingkungan sekolah.

"Dalam lampiran Permendikbud poin 3 jelas disebutkan tentang pakaian seragam khas muslimah yakni penggunaan jilbab. Jadi, tidak ada alasan melarang siswi untuk memakai jilbab," urai mantan Wakil Ketua Komisi X DPR ini.

Dia berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali, apalagi jika terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Reni, pelarangan penggunaan hijab hanya akan menambah kegaduhan di tengah masyarakat.

"Membangun SDM maju jangan sampai dicederai masalah-masalah yang harusnya tak perlu terjadi," tuntasnya.

Siswi SD di Manokwari Dilarang Berhijab, PPP: "Kami Menyesalkan Kebijakan Itu..."

Halaman: 
Penulis : Iskandar