logo


Bendera Aceh Berkibar di DPR, Anggota DPD RI Aceh: Aceh Telah Merdeka Dalam Bingkai NKRI

berikut penjelasannya

4 Desember 2019 17:28 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2019, Aceh telah melewati 43 tahun peringatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai para pihak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia menuju Aceh yang damai dalam bingkai NKRI.

Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi mengatakan peringatan milad GAM yang ke-43 tahun 2019 yang berjalan dengan damai dan tertib di berbagai wilayah di Aceh telah menunjukkan bahwa rakyat Aceh cinta akan perdamaian dan komit dengan perdamaian dalam mewujudkan Aceh yang damai, sejahtera dan bermartabat.

“Peringatan 43 tahun milad GAM tanggal 4 Desember 2019 dan usia perdamaian 14 tahun perdamaian merupakan momentum bersejarah bagi Aceh dalam menjaga perdamaian dan menjukkan yang terus membuktikan komitmen dalam menjalankan dan menjaga perdamaian di Aceh,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).


Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Azis Syamsuddin: Saya Sebagai Pimpinan DPR Kaget

Menurutnya meski perdamaian Aceh ke-14 tahun dan peringatan GAM ke-43, namun masih terdapat beberapa persoalan yang belum selesai seperti butir perjanjian MuO Helsinki yang belum selesai.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk terus membangun kepercayaan, meningkatkan komitmen dalam mewujudkan perdamaian di Aceh dengan melaksanakan semua janji yang telah ditandatangani di MoU Helsinki,” kata dia.

Fachrul menambahkan perdamaian abadi di Aceh yang telah ditandatangani perjanjian damai MoU Helsinki pada 16 Agustus 2005 dan telah melahirkan Undang-Undang pemerintah Aceh setidaknya terdapat 16 poin dalam UUPA masih bertentangan dengan MoU Helsinki.

Menurutnya ada 11 poin yang belum dilaksanakan sama sekali, sedangkan 26 poin sudah selesai seiring dengan berakhirnya tugas AMM dan 1 poin bidang penyelesaian perselisihan sesuai pasal 6 poin C MoU Helsinki.

“Artinya baru 17 poin yang dilaksanakan sesuai dengan MoU Helsinki. Kami merekomendasikan agar UUPA direvisi sesuai dengan Mou Helsinki. Pemerintah pusat tidak perlu curiga dan apriori dengan perjanjian damai ini karena telah membangun kepercayaan kedua belah pihak perdamaian abadi sehingga dapat terwujud melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan Konsitusi republik Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya persoalan perjanjian MoU Helsinki, Fachrul juga mengatakan masih ada persoalan yang lain yaitu persoalan dana otsus Aceh.

Menurutnya persoalan dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 harus dilanjutkan untuk selama-lamanya.

Dia menegaskan keberlanjutan pelaksanaan Otsus harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah.

“Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus diarahkan untuk peningkatan kualitas sdm dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tepat sasaran dan tepat kegunaan seperti untuk pembangunan pendidikan kesehatan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan ekonomi dan kesejahteraan dan pengembangan kelembagaan sosial budaya masyarakat. Kami menilai pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama,” tuturnya.

Dan persoalan yang terakhir adalah persoalan bendera Aceh. Dia menegaskan bahwa qonum Aceh nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh gubernur dan DPR Aceh karena Aceh telah memiliki bendera dan lambang sendiri seperti yang tertera dalam undang undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh pada pasal 246 dan pasal 247 UUPA sebagai turun Dadi kesepahaman dapat entar Agam dan air’y atau yang sering disebut Empoyu Helsinki

“Dengan telah disahkannya Qanun nomor 3 tersebut, maka rakyat Aceh menganggap benar Aceh telah merdeka dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu kami mendesak agar bendera Aceh sudah bisa diresmikan dan dikibarkan sebagai bendera lokal di Aceh bersamaan dengan bendera kebangsaan bendera Merah Putih,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI: Ada 17 RUU yang Kami Ajukan, Salah Satunya Adalah Revisi Tentang Undang-undang ASN

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia