logo


Kalau ASN Korupsi, Menteri Keuangan: Bisa Tidak, Lebih Keras dari Dipecat Karena Tindakannya Itu

berikut penjelasannya

4 Desember 2019 15:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sri Mulyani menilai hukuman yang diterima oleh anak buahnya yang melakukan tindak pidana korupsi masih relatif ringan.

Dirinya menginginkan pemerintah menjatuhi hukuman yang lebih berat daripada sekedar pemecatan.

"Bisa tidak, lebih keras dari dipecat karena tindakannya itu jelas menyakitkan hati kita semua," ujar Menteri Keuangan tersebut dalam peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/12).


Kepala KPP Jadi Ketua Mafia, Sri Mulyani: Saya Jengkel Betul

Bahkan Sri Mulyani menyebut lambatnya tindak pemecatan terhadap anak buahnya yang melakukan tindak korupsi ini disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah no.53.

"Kita juga terhalang oleh PP (Peraturan Pemerintah) No. 53, yang membuat kita tak bisa langsung memecat. Untuk itu, saya biasanya langsung memerintah langsung aja pecat, saat itu juga, meski ada PP-nya, kita upayakan cari cara lain aja," tegasnya.

Seperti diketahui, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengatur hukuman atas perilaku korupsi ASN. Sayangnya, kategori hukuman berat yang termuat di dalam PP no.53 ini tidak secara tegas membuat oknum Pegawai Negeri Sipil yang ketahuan korupsi untuk bisa langsung dipecat.

Sri Mulyani Sukses Berantas Gurita Makelar di Kemenkeu dengan Cara Ini

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia