logo


Perangi Perangkat Telekomunikasi Ilegal, Pemerintah Akan Terapkan Regulasi IMEI

Simak berita selengkapnya

4 Desember 2019 14:33 WIB

Sosialisasi Hukum Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Batam, Selasa (3/12/2019)
Sosialisasi Hukum Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Batam, Selasa (3/12/2019) Dok

BATAM, JITUNEWS.COM - Produk ilegal saat ini sudah menjadi perhatian khusus berbagai negara di dunia karena jumlahnya yang terus meningkat dan sangat merugikan pemerintah, produsen, hingga pengguna.

“Dari pemerintah, keadaan ini sudah tentu menyebabkan hilangnya potensi pajak dan juga lapangan kerja. Dari sisi konsumen, produk ilegal yang dibuat menggunakan part di bawah standar berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan. Kualitasnya juga tidak baik, konsumen akan kesulitan akses ke jaringan telekomunikasi atau kita kenal dengan block call. Dari sisi operator, menurunkan kualitas pelayanan (Quality of Service). Produsen pun akan kehilangan haknya, perangkat ilegal, hak memperoleh persaingan yang sehat juga menjadi hilang,” ungkap Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Mochamad Hadiyana, di Batam (03/12).

Untuk memerangi produk telekomunikasi ilegal telah dilakukan negara, akan diterapkan regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI), selain itu upaya konvensional yang selama ini telah dilakukan pemerintah berupa pencegahan di post border oleh Bea & Cukai.


Marco Andono Sie, Pelajar Indonesia yang Sabet Juara 1 di Ajang 'Young Founders Summit Asia'

“Negara sudah melakukan upaya memerangi perangkat telekomunikasi ilegal. Selain upaya konvensional pencegahan di border, negara di dunia saat ini juga menggunakan teknologi untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal dengan cara menjaring telepon menggunakan layanan telekomunikasi, dengan menjaring mengidentifikasi IMEI,” imbuhnya.

Dalam acara ini juga diisi dengan paparan materi dari perwakilan dari Kementerian Perindustrian tentang Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA), paparan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan tentang Penerapan Kebijakan IMEI di Bidang Pengawasan Perangkat Telekomunikasi, dan paparan dari Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang membahas Pengendalian IMEI, termasuk jenis-jenis perangkat yang dikendalikan dan mekanisme impor barang.

Tujuan dilakukannya sosialisasi aturan IMEI ini merupakan tahap pra-implementasi sebelum diberlakukannya regulasi IMEI di 18 April 2020 mendatang. Melalui proses sosialisasi ini dapat mempermudah dan memberikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat.

“Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat umum, termasuk industri manufaktur, pemegang merk, hingga operator seluler, paham tujuan dan maksud pengendalian ponsel dengan identifikasi IMEI. Kami harap partisipasi sosialisasi dari produsen, kerja sama dengan distributornya. Pemahaman yang komprehensif instansi daerah pusat terhadap pengendalian juga dibutuhkan. Kami harap dukungan Bapak Ibu untuk menyebarkan informasi ini kepada masyarakat,” pungkasnya.

Tetap Plototi Kabar Hoaks, Kominfo Temukan 3901 Hoaks Sejak Agustus 2018

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Aurora Denata
 
×
×