logo


Bertemu Pimpinan MPR, Ini 6 Sikap MUI Terkait Amandemen Terbatas UUD 1945

Simak berita selengkapnya

4 Desember 2019 11:51 WIB

Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di aula Gedung MUI, Jakarta, Selasa kemarin (4/12).
Pimpinan MPR RI bersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di aula Gedung MUI, Jakarta, Selasa kemarin (4/12). Dok.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pimpinan MPR RI melakukan silaturahmi dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Acara silaturahmi itu digelar di aula Gedung MUI, Jakarta, Selasa kemarin (4/12).

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa silaturahmi ini sudah dimulai sejak sebelum pelantikan Presiden RI hingga saat ini.

“Sesungguhnya hal tersebut, bertujuan juga untuk melanjutkan tradisi MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Jadi, kami ingin bermusyawarah dalam segala hal terkait kenegaraan kita itu tidak hanya di dalam atau secara internal, tapi kami juga ingin melibatkan elemen-elemen bangsa dengan mendatangi langsung masyarakat, melakukan serap aspirasi,” kata Hidayat.


Jokowi Emosi dengan Usulan Presiden 3 Periode, PKB: Sebagai Warning

Menurutnya silaturahmi Kebangsaan sekaligus serap aspirasi kepada elemen-elemen bangsa terutama seputar amandemen terbatas UUD 1945, kini menjadi begitu sangat penting.

“Pasalnya, wacana amandemen ini telah menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat, dan ternyata memunculkan banyak persepsi serta pemikiran-pemikiran baru yang mesti disikapi secara bijak,” tuturnya.

Hal tersebut diamini Jazilul Fawaid. Dia mengungkapkan, pembahasan tentang amandemen di tengah masyarakat telah melebar kemana-mana dan harus difokuskan kembali sesuai rekomendasi awal yakni tentang amandemen terbatas UUD 1945 juga tentang GBHN atau haluan negara.

“Tapi itulah demokrasi. Aspirasi setiap warga negara Indonesia harus dihargai, walaupun satu sama lain saling berbeda.  Itulah mengapa MPR berkeliling menemui elemen-elemen bangsa, untuk bermusyawarah perihal tersebut, meminta masukan dan pemikiran.  Lalu, masukan-masukan tersebut akan disimpan serta menjadi bahan kajian yang dalam di MPR, yang kemudian melalui proses ketatanegaraan yang sudah ditetapkan akan keluar berbentuk suatu keputusan dan kebijakan,” terangnya.

Merespon hal tersebut, H. Basri Bermanda mewakili MUI mengatakan bahwa Dewan Pimpinan MUI sangat mengapresiasi lembaga MPR yang secara terbuka datang bersilaturahmi serta bermusyawarah dengan MUI tentang wacana kenegaraan yang sangat penting tersebut.  

Ramai Polemik Sertifikasi Dai, MUI Sebut Banyak yang Salah Bacaan Alqurannya

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata