logo


Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Kekuasaan Absolut, Kecenderungan Menyelewengnya Juga Absolut

Simak berita selengkapnya

2 Desember 2019 15:26 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang muncul dalam wacana amandemen UUD 1945 patut dihentikan sejak awal.

Menurutnya, wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain.

“Prinsip dasar ketika kita mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah ‘pembatasan’ dan ‘kontrol’,  bukan malah justru melonggarkannya. Sebab, meminjam Lord Acton, kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut,” ujar Fadli di Jakarta, Senin (2/12).


Wacana Pilpres Lewat MPR, Aria Bima Tak Sepakat, "Salah-salah Dikit Boleh, Tapi Jangan Mundur"

Fadli mengatakan dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai ‘orang jahat’ yang perlu dikontrol. Hal tersebut berlaku juga bagi orang besar atau negarawan. Sehingga, ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh.

“Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal,” tegasnya.

Dalam hal ini, Fadli juga menyoroti adanya usulan untuk mengamandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan.

Usulan merombak landasan negara itu, menurut dia, merupakan lontaran yang miskin wawasan. Wacana liar ini disebutnya bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi.

“Batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat staatidee berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD. Sehingga, mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini,” kata Fadli.

“Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda,” pungkasnya.

Sebut 'Aksi 212' Hanya Demi Eksistensi, Akademisi: Tidak Ada Isu Seksi yang Dieksploitasi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Iskandar