logo


MUI: Saya Bingung Melihat Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah

Berikut pernyataannya

1 Desember 2019 07:30 WIB

Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas
Sekretaris Jenderal MUI pusat, Anwar Abbas Republika

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengaku bingung dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menanggapi Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menag (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

"Saya bingung melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Kok sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan akan dibiayai oleh pemerintah. Muncul pertanyaan pada diri saya apakah cara-cara seperti itu baik atau tidak bagi perkembangan suatu masyarakat ya? Dan pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan memasung inovasi dan creativity masyarakat," kata Anwar kepada wartawan, Sabtu (30/12/2019) malam.

Menurutnya, pemerintah seolah ingin mengatur aspek kehidupan masyarakat. Anwar menyebut pemerintah saat ini ingin mengawasi kegiatan masyarakat terutama umat Islam.


Khawatir Diimplementasikan dalam Kehidupan Sehari-hari, Menag Hapuskan Materi Khilafah

"Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa dinamis dan tidaknya suatu masyarakat sangat tergantung kepada ada atau tidaknya kebebasan yang mereka miliki. Dan saya melihat sekarang ini kecenderungannya pemerintah hendak mengawasi semua kegiatan masyarakat terutama umat Islam. Pertanyaan saya apakah hal ini tidak akan membuat masyarakat kecewa kepada pemerintah karena mereka telah merasa sumpek dengan kehadiran dari kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi kebebasan mereka ya," ujarnya.

Anwar memintah pemerintah bijak dalam membuat kebijakan.

"Saya mengimbau pemerintah untuk lebih bersikap arif karena seperti kita ketahui tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan pendekatan peraturan atau hukum tapi mungkin cara-cara dialogis dan persuasif serta mempergunakan metode pelibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah jauh lebih ampuh dan berdampak lebih baik," ujarnya.

Menag Hapuskan Materi Khilafah, Dosen UIN Berikan Respon Positif: Harus Mencontoh Nabi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata