logo


Soal Perpanjangan Ijin FPI, Anggota Fraksi PPP: Sebaiknya Diselesaikan di Dalam Pemerintahan

berikut penjelasannya

29 November 2019 16:44 WIB

antaranews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terkait polemik perpanjangan surat terdaftar Front Pembela Islam (FPI), Anggota Fraksi PPP DPR RI Achmad Baedowi meminta Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi polemik di masyarakat.

"Antar-kedua lembaga ini baik Kemendagri maupun Kemenag harus bersinergi, harus berkoordinasi satu sama lain supaya tidak terjadi perdebatan di publik," kata Baidowi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11).

Dia menilai permasalahan tersebut diselesaikan dalam lingkungan internal pemerintah saja sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.


Visi dan Misi FPI sedang Didalami Kemenag, Tito Karnavian: Ada Kabur Bahasanya

"Walaupun soal teknis saja, tapi sebaiknya diselesaikan di dalam pemerintahan, sehingga ketika keluar menanggapi satu per satu persoalan itu satu kata," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kemenag sudah memberikan rekomendasi terkait surat terdaftar ormas FPI yang telah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.14 Tahun 2019.

Menurut dia, jika Mendagri Tito Karnavian masih keberatan perihal konsep NKRI Bersyariah yang digaungkan oleh FPI, Kementerian Dalam Negeri tinggal mengajukan penjelasan rinci dari FPI.

"Mendagri Tito Karnavian minta penjelasan rinci maksud NKRI Bersyariah yang diinginkan FPI seperti apa," katanya.

Soal Ijin FPI, Wakil Ketua DPR RI: Nanti Kita Lihat Hasilnya

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia