logo


Politisi PKB: Terkait Penerima PKH, KIS, Rastra, dan lain-lain, Namun Data Statistik Pemerintah Tidak Sesuai

simak penjelasannya

28 November 2019 14:39 WIB

cdcindonesia.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi PKB Nasim Khan mengatakan bahwa partainya menginginkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) bisa membenahi permasalahan basis data yang kerap terjadi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah daerah.

Sebab, adanya perbedaan data di Kementerian atau lembaga dan atau Pemerintah daerah pada objek penelitian yang sama, bakal menghalangi efektivitas program pembangunan nasional.

“Kita harus akui bahwa basis data menjadi persoalan krusial bagi pembangunan di Indonesia karena banyak kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang mempunyai data berbeda untuk satu objek yang sama. Kita ambil contoh, adanya perbedaan data pertanian dari kementerian pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).


Jelang Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Politikus Senior Golkar: Perpecahan Bisa Terjadi

"(Juga) ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, makanya BPS harus bisa menghasilkan data yang valid dan berkualitas," imbuhnya.

Menurutnya data menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pembangunan negara. Sebab, Semua kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang valid, terutama dalam merancang dan memastikan program apa yang hendak dilakukan.

"Dengan data-data yang tidak konsisten untuk satu objek yang sama antara K/L bisa dibayangkan efektivitas program pembangunan yang selama ini kita lakukan, dan juga rawan akan adanya kepentingan politis dan golongan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Nasim mencontohkan beberapa data yang sampai saat ini masih amburadul dan tidak tepat sasaran. Seperti data penerima bantuan kepada masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Beasiswa Pendidikan.

Menurutnya, dari penelusuran dan dialog langsung dengan masyarakat bawah, banyak warga mampu ikut menikmati bantuan tersebut, sehingga, jatah bantuan untuk warga yang kurang mampu pun berkurang.

Untuk itu, dia mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan. Apalagi, Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2019 tentang Satu Data sudah diterapkan.

"Saya sudah melakukan cek di dapil saya, pihak Ketua RT hingga Kepala Desa sudah memberi data baru terkait penerima PKH, KIS, Rastra, dan lain-lain, namun data statistik pemerintah tidak sesuai dengan data di lapangan dan malah pejabat juga mendapatkan bantuan tersebut,” pungkasnya.

Terkait Permasalahan Daerah, Tito kepada Kepala Daerah: Saya Minta agar Membuat Surat Resmi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia