logo


Jelang Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Politikus Senior Golkar: Perpecahan Bisa Terjadi

berikut penjelasannya

27 November 2019 18:50 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar MS Hidayat mengatakan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Munas yang berlangsung tanggal 4 Desember 2019 nanti harus sesuai AD/ART.

Menurutnya jika tidak sesuai, ada potensi munas tandingan yang dari sisi legalitas dan legitimasi lebih kuat karena acuannya adalah AD/ART Partai Golkar.

“Perpecahan bisa terjadi jika dalam munas 4 Desember nanti tidak ada pemungutan suara yang didahului tahapan penjaringan dan pencalonan. Apalagi jika dalam munas nanti ada upaya atau unsur paksaan untuk mengganti pemungutan suara langsung dengan dukungan tertulis dari pemilik suara,” kata MS Hidayat di Jakarta, Rabu (27/11).


Puji Kinerja Presiden Jokowi, Arief Poyuono: Harusnya Bisa 4 Periode

Politikus senior Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam AD/ART Partai Golkar Pasal 50 ayat (1) disebutkan Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pimpinan Kecamatan, dan Ketua Pimpinam Desa/Kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh Peserta Musyawarah.

Kemudian pada ayat (2) diatur bahwa: pemilihan dilakukan melalui penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

“Justru dalam tahap Penjaringan dan Pencalonan inilah wajah demokrasi Partai Golkar terlihat. Setiap kader Golkar yang potensial dan memenuhi persyaratan dibebaskan mengajukan diri untuk kemudian dijaring dan dicalonkan sebagai Ketua Umum,” ungkapnya.

Hidayat juga menambahkan, aklamasi hanya bisa dilakukan setelah melewati Penjaringan dan Pencalonan. Ketika mayoritas pemilik suara menginginkan, barulah bisa dilakukan mekanisme pengambilan keputusan tersebut. Sebab, kalau aklamasi dilakukan tanpa Penjaringan dan Pencalonan, itu sama saja pemaksaan.

“Sepanjang di lakukan dengan tranparan, fair dan mematuhi ketentuan AD/ART pasti semua pihak akan menerima apapun hasilnya. Jika ada rekayasa dan pemaksaan itu tetap dilakukan, maka besar potensi terjadi perpecahan dengan acuan AD/ART Partai,” pungkasnya.

KPK Curhat ke DPR: Kami Dimarahi Melulu, tapi Tak Pernah Dibantu

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia