logo


Peneliti ICW: Narasi Antikorupsi yang Diucapkan oleh Presiden Itu Hanya Omong Kosong Belaka

berikut penjelasannya

26 November 2019 21:28 WIB

Ilustrasi korupsi. Sumber: america.gov
Ilustrasi korupsi. Sumber: america.gov

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam langkah Jokowi yang memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun. ICW menilai keputusan Jokowi ini tidak membuat efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia.

"ICW kecewa sekaligus mengecam langkah dari Presiden Joko Widodo yang justru memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau Annas Maamun," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Selasa (26/11).

Kurnia juga mempertanyakan pemberian grasi kepada Annas Maamun. Ia menilai kejahatan korupsi yang sudah dilakukan oleh mantan Gubernur Riau tersebut merupakan extraordinary crime.


Tak Minat Terjun ke Politik, Kaesang: Saya Bisnis Saja

"Keputusan Presiden tentang pemberian grasi kepada Annas Maamun pun mesti dipertanyakan, sebab bagaimanapun kejahatan korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime. Untuk itu, pengurangan hukuman dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan," ucapnya.

"Misalnya saja, Presiden berdalih karena rasa kemanusiaan sehingga mengeluarkan grasi kepada terpidana. Alasan itu tidak dapat dibenarkan sebab indikator 'kemanusiaan' sendiri tidak dapat diukur secara jelas," sambungnya.

Ia juga menilai pengurangan hukuman seperti itu tidak akan ada efek jera bagi para pelaku korupsi.

"Jadi, jika konsep penegakan hukum seperti ini yang diinginkan oleh Presiden, maka pemberian efek jera pada pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai sampai kapan pun," sebutnya.

Kurnia menyebut jika pemberian grasi ini telah menodai rasa keadilan masyarakat.

"Langkah dari Presiden Joko Widodo ini mencoreng rasa keadilan masyarakat. Karena bagaimanapun pihak paling terdampak atas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana adalah masyarakat itu sendiri," imbuhnya.

Ia meminta Jokowi untuk mencabut pemberian grasi kepada Annas Maamun tersebut.

"Untuk itu Presiden harus segera mencabut Keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada terpidana Annas Maamun," sambungnya.

Peneliti ICW tersebut juga mempertanyakan sikap Jokowi terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia memandang sikap Jokowi terhadap isu korupsi selama ini tidak jelas.

"Namun, sikap dari Presiden Joko Widodo ini mesti dimaklumi, karena sedari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen antikorupsi yang jelas. Jadi jika selama ini publik mendengar narasi antikorupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," ujarnya.

Jokowi: 'Perdamaian Positif' di Semenanjung Korea Dapat Tercapai

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia