logo


Kejagung : PP Pembatasan Remisi Koruptor Masih Relevan

Prasetyo merasa PP ini masih sangatlah relevan untuk tetap dijadikan acuan.

19 Maret 2015 11:48 WIB

Jaksa Agung M Prasetyo.(Ist.)
Jaksa Agung M Prasetyo.(Ist.)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penolakan terhadap wacana pemberian remisi bagi nara pidana kasus korupsi juga hadir dari Jaksa Agung M Prasetyo. Baginya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 masih sangat relevan untuk diterapkan. Prasetyo lantas tidak sependapat dengan Yasonna yang justru mengingankan adanya revisi atas peraturan tersebut.

PP Nomor 9 Tahun 2012 sendiri hadir sebagai bentuk perubahan dari PP Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk itu Prasetyo merasa PP ini masih sangatlah relevan untuk tetap dijadikan acuan. Ia menambahkan bahwa, mereka yang tervonis tentu memiliki hak, tetapi tidak kemudian bisa dengan mudah diberikan haknya, terlebih tidak menjalankan kewajibannya seperti yang telah diamanahkan.

"Saya rasa cukup relevan. Jadi tidak sembarangan orang bisa dapat remisi. Apalagi bagi mereka yang jutsru tidak menjalankan kewajibannya namun meminta hak," pungkas Prasetyo.


Tak Nyaman Dikaitkan dengan Pendaftaran Merek Demokrat, Perusahaan Ini Beri Klarifikasi

Prasetyo mengatakan, para napi tindak kejahatan luar biasa (teroris, narkoba, dan korupsi) tentu memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Untuk itu penting agar tidak memperlakukan mereka secara diskriminatif, tetapi penekanan atas hukuman yang disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan jugalah penting. Prasetyo mencontohkan, jika pelaku korupsi menjalani hukumannya secara kooperatif, justice collaborator, dan membayar denda   tentu dirasa bisa diberikan remisinya.

"Kalau teroris harus ikut deradikalisasi, menyatakan setia pada NKRI, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan narkoba remisi hanya berlaku bagi mereka yang dipidana lima tahun lebih. Itu saja. Kalau itu diterapkan sudah cukup bagus," kata Prasetyo.

Dalam pengakuannya, Prasetyo tidak dilibatkan terkait rencana revisi peraturan tersebut. Padahal mengacu pada PP itu, Menteri Hukum dan HAM haruslah melibatkan Kejaksaan Agung dalam upaya pengrevisian tersebut. Meski demikian, Prasetyo sendiri belum pernah mendengar detil dari rencana pengrevisian PP Nomor 99 Tahun 2012.

"Tapi penerapan PP yang ada itu memang antara lain meminta rekomendasi menteri dan pejabat terkait, kalau korupsi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kejaksaan, dan polisi. Kalau narkotika ke BNN (Badan Narkotika Nasional). Terorisme ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," kata dia.

Usul TWK Juga Digelar di Polri-Kejagung, Demokrat: Bukan untuk Pecat Pegawai yang Tidak Disukai, Tapi...

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan