logo


Mapel Pancasila Penting, Hidayat Nur Wahid: Keteladanan Lebih Efektif Daripada Ribuan Kata-kata

Simak berita selengkapnya

26 November 2019 15:35 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur wahid menyampaikan pentingnya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Menurutnya, selain pelajaran PMP, ada juga yang lebih penting lagi adalah agar senantiasa para pimpinan ditingkat mana pun juga untuk menghadirkan keteladanan dalam memimpin.

"Contoh perilaku adalah hal mudah yang bisa dihadirkan oleh pemimpin kepada anak buah terlebih lagi kepada rakyat. Karena keteladanan lebih efektif daripada ribuan kata-kata," ujar Hidayat Nur Wahid di Jakarta (25/11).


Wapres Ma'ruf Amin: Ulama Harus Menjadi Tokoh Perubahan

Dalam hal ini, Hidayat juga menyampaikan tentang Sosialisasi 4 Pilar yang merupakan tugas negara dan hak rakyat Indonesia, karena hakekatnya Indonesia satu untuk semua, semua untuk satu.

“Sosialisasi ini dikerjaan MPR berdasar Undang Undang yang menugaskan pada MPR untuk melakukan sosialisasi, tentu sebagai lembaga negara yg membuat Undang Undang maka dia juga yang membuat contoh UU itu dikerjakan, ini adalah pendidikan berwarga Negara," tandasnya.

Dengan adanya sosialisasi, tambah Hidayat, terdapat banyak fakta seperti pembaharuan (amandemen) dalam Undang Undang. Ia mencontohkan, ketika reformasi ada 6 tuntutan salah satunya amandemen UUD, terdiri dari 21 bab 73 pasal 170 ayat.

"Normanya begitu banyak yang berubah, kita harus memahami perubahan ini. Dan dalam amandemen derajat rakyat semakin ditinggikan, contohnya pemilu langsung dan judicial review. Melalui Pemilu langsung, rakyat dapat memilih pemimpinnya sendiri untuk level Pemimpin daerah hingga Presiden. Ini adalah salah satu contoh dari amandemen yang dilakukan," katannya.

Hidayat juga mengimbuhkan, Indonesia merupakan negara spesial, Indonesia telah memunculkan toleransi yang luar biasa, kita perlu segarkan terus permasalahan toleransi.

"Pancasila sebagai rujukan menghadirkan kekokohan bangsa, nilai unggul pancasila ini menjadi tantangan kita dewasa ini untuk meninggikan nilai dan norma," tandasnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan tentang masalah amandemen UUD. Ia mengakui, memang ada rekomendasi dari MPR periode 2014 dan 2019 untuk mengkaji kemungkinan lakukan amandemen terbatas, terkait haluan negara. Tapi soal perpanjangan periode Presiden sampai 3 kali, menurut Hidayat, bukan rekomendasi pimpinan MPR 2019, bukan juga hal yang mendesak.

Bahkan secara pribadi Hidayat sampaikan pendapatnya yang tidak setuju dengan wacana tersebut.

“Apalagi dengan merujuk pada kenegarawanan dari pak Jusuf Kalla, yang pada tahun 2018 menolak untuk dicawapreskan karena UUD memang membatasi hanya sampai 2 kali saja," tukasnya.

Tangkal Terorisme, Menhan Prabowo Subianto Ajak Negara se-ASEAN

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Iskandar