logo


Pemerintah Keluarkan SKB Cegah Radikalisme, Gerindra: Jadi Ingat Orde Baru

Simak ulasan selengkapnya

26 November 2019 07:26 WIB

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid mengkritik keputusan pemerintah keluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya hal itu bisa membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduruan karena pemerintah seakan anti kritik.

"Saya jadi teringat pegawai negeri zaman Orde Baru. Nanti jangan-jangan, nanti pemilu pun dilaksanakan di kantornya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, sebuah kemunduran dari rezim ini menuju ke rezim yang selama ini dengan katanya kita gulingkan," ujarnya seperti yang dikutip dari laman Detik (26/11).


Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, PDIP: "Penjara Telah Mengubahnya..."

Sodik kemudian meminta masyarakat menyuarakan reaksinya terhadap SKB tersebut supaya tidak menjadi pengekang terhadap kebebasan berpendapat.

"Nah, karena itulah, teman-teman media, kami di DPR, dan semua elemen pendukung demokrasi, pendukung kebebasan berpendapat harus bereaksi untuk mengawal agar jangan SKB menteri itu menjadi pembatas segala-galanya, pembatas berpendapat, pembatas menentukan sikap," jelasnya.

Anggota Komisi II DPR itu menyebut pencegahan radikalisme tak perlu sampai membuat SKB seperti itu. Lebih baik pemerintah fokus untuk memperkuat intelijen.

"Saya kira harusnya tak usah dengan kelembagaan formal ini, cukup dengan penguatan intelijen, cukup dengan penguatan aparat keamanan," jelasnya.

"Tapi intelijennya jangan seperti sekarang. Yang sekarang sekarang, ketika terjadi penusukan belum pencegahan, tidak pencegahan," imbuh Sodik.

Ahok Jadi Komut Pertamina, PA 212: Jangan Singgung Masalah Agama Lagi

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma