JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komite I DPD RI menyatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam upaya mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta model pembangunan yang Indonesia sentris.

Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang, mengatakan bahwa rencana ini penting mengingat ketimpangan pembangunan antar wilayah, disamping beban Jakarta yang sudah semakin berat, serta alasan-alasan penguat lainnya sebagaimana kajian yang sudah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas

“DPD mengharapkan agar dalam melakukan proses pemindahan ibu kota tersebut, Pemerintah memperhatikan dan memastikan kajian berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial politik, dan pertahanan-keamanan, dan yang terpenting kesiapan pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang mencapai lebih dari 400 triliiun, baik yang bersumber dari APBN atau diluar APBN,” ujar Teras Narang di Jakarta (21/11).

Pemindahan Ibukota Usung Konsep Indonesia Sentris, Arahnya Kemana?

Komite I DPD RI juga meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan DPD RI dalam persiapan tahapan pemindahan Ibu kota Negara RI, termasuk persiapan landasan hukumnya yaitu RUU tentang Ibu kota Negara.

“Komite I DPD RI mengapresiasi dan mendukung kebijakan Pemerintah terkait rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota, dan pembiayaan pemindahan Ibu kota Negara RI dapat terealisasi secara terukur dan sistematis,” kata Teras.

Teras menambahkan pembangunan infrastruktur di Ibu kota Negara RI tidak boleh mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, dengan memperhatikan sosial budaya dan kearifan lokal serta memberikan dampak positif sosial ekonomi di daerah Ibu kota Negara RI baru pada khususnya dan di daerah-daerah lain pada umumnya termasuk di daerah-daerah penyangga.

DPD dan Kemendagri Dorong Pemda Sederhanakan Regulasi yang Menghambat Investasi

• 1
• 2