logo


Ingatkan Pengelolaan Kartu Pra Kerja, DPR: Jangan Sampai Kesemerawutan Data di BPJS Kembali Terjadi di Kartu Pra Kerja

Simak berita selengkapnya

21 November 2019 16:30 WIB

kartu pra kerja
kartu pra kerja Sumut Invest

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementrian Perekonomian akan meluncurkan kartu pra kerja pada tahun 2020. Para pencari kerja nantinya akan diberikan biaya pelatihan kerja sebesar 3-7 juta per orang.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mempertanyakan peran Kementrian Ketenagakerjaan dalam peluncuran kartu pra kerja. Menurutnya kartu pra kerja harusnya diberikan ke Menteri Ketenagakerjaan yang berhubungan langsung dengan pekerja bukan malah diberikan ke Kementrian Perekonomian.

"Program kartu pra kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada pencari kerja, pengelolaannya kini diberikan kepada Kementrian Perekomonian. Nanti peran Kemenaker dimana ketika ini diserahkan kepada Kemenko," tanya nya saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).


Kartu Pra-Kerja Akan Diberlakukan Tahun Depan, Ini Persyaratannya

Kurniasih juga mengingatkan agar pengelolaan kartu pra kerja harus benar-benar detail dan tepat sasaran. Jangan sampai pengelolannya berantakan.

"Kita harus belajar dari BPJS. Khususnya terkait data siapa yang berhak menerima. Jangan sampai kesemerawutan terjadi di kartu pra kerja," pungkasnya.

 

Siapkan Kartu Prakerja, Jokowi Tawarkan Pelatihan dari Barista Hingga Programming

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex