logo


Fadli Zon Sebut Era SBY Indonesia 'Bebas' dan Era Jokowi 'Setengah Bebas'

Berikut pernyataan lengkapnya

21 November 2019 10:15 WIB

Fadli Zon.
Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, menyebut bahwa sejumlah indikator menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama mengalami kemunduran demokrasi.

Fadli mengutip lembaga internasional, yakni Freedom House, lembaga nirlaba dari Amerika Serikat. Waketum Gerindra ini menyebut bahwa indeks kebebasan Indonesia mengalami penurunan dibanding era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pada masa SBY, status Indonesia masih tergolong sebagai negara 'Bebas' atau free. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, status Indonesia kini turun menjadi 'Setengah Bebas' atau Partly Free. Freedom House menyebut kemunduran kebebasan ini salah satunya terjadi karena adanya multitafsir dari undang-undang (UU) ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kembalinya wewenang sepihak dari pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai tak sepaham dengan Pancasila. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kemunduran," tutur Fadli, Kamis (21/22).


Terima Kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Jokowi Minta Kerja Sama Antar Negara Diperkuat

Fadli mengatakan ada data dari YLBHI yang menyebut ada 6.000 korban dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum mulai Januari-Oktober 2019.

"Dari jumlah itu, 51 di antaranya bahkan meninggal dan 324 orang di antaranya masuk kategori anak. Dari sisi pelaku, menurut YLBHI, mayoritas pelakunya adalah aparat. Kepolisian menjadi pelaku tertinggi dengan persentase 69 persen, disusul TNI sebesar 7 persen, serta Ormas sebesar 5 persen," ujar Fadli.

Fadli juga menyinggung adanya 57 kasus pembatasan kebebasan akademik, mulai dari pelarangan hingga pembubaran diskusi.

Minta Jokowi Perbaiki Demokrasi, Fadli: Jangan Sampai, Dikenang Sebagai Memori Buruk

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata