logo


Mendagri Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ganjar Pranowo: Dulu Pernah Dipilih DPRD, Tapi Publik Tidak Happy

Simak berita selengkapnya

20 November 2019 00:04 WIB


SEMARANG, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pilkada secara langsung perlu dievaluasi dan dikembalikan ke DPRD. Menurutnya pilkada secara langsung rentan terjadinya korupsi.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi usulan Mendagri agar dilakukan pengkajian ulang. Ia mengingatkan Mendagri agar berhati-hati jika ingin merubah sistem demokrasi.

"Harus hati-hati kalau mau dikembalikan seperti dulu, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya," kata Ganjar usai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Selasa (19/11/2019).


Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, Mendagri: Kembali ke Teori Kuno

Ganjar mengungkapkan Indonesia pernah melakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, namun hasilnya tidak menggembirakan. Pemilihan secara tidak langsung hanya akan menimbulkan praktik suap-menyuap.

"Dulu pernah dilipih DPRD. Tapi publik tidak happy karena ada dikooptasi oleh kepentingan DPRD," kata Ganjar.

Ganjar tidak serta merta menolak usulan Mendagri Tito Karnavian. Namun ia meminta agar pelaksanaan pilkada langsung harus direvisi secara bersama-sama."Problem muncul karena mahalnya biaya kampanye. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sehingga tidak boros," pungkasnya.

 

Wacana Pilkada Tidak Langsung, ICW: Kesimpulan Prematur

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati