logo


Soal Sertifikat Menikah, PAN: Nggak Perlu, Kalau Kursusnya Boleh

Simak berita selengkapnya

17 November 2019 07:30 WIB

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).
Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, diminta Komisi VIII untuk mengkaji kembali wacana sertifikat nikah.

"Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menko PMK itu tentang kursus akan dilakukan tahun 2020 dan akan diberikan sertifikat, sebaiknya itu nggak perlu. Kursusnya perlu, sertifikatnya nggak perlu. Kalau kursusnya boleh lah," kata Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, kepada wartawan, Minggu (17/11/2019)

Menurutnya, kursus tidak harus dilakukan sebelum menikah. Yandri menilai kursus bisa dilakukan setelah menikah.


Menko PMK Muhadjir Effendy: Nantinya Setiap Calon Pengantin Wajib Ikuti Program Sertifikasi Pernikahan

"Bahkan menurut saya sih pembekalan tentang rumah tangga yang baik itu tidak mesti sebelum menikah, tapi setelah mereka menikah juga mungkin perlu wadah atau program tertentu dari pemerintah untuk mengingatkan atau memperdalam tentang ilmu bagaimana keluarga yang harmonis dan sebagainya. Tapi kalau bahwa sebelum menikah mereka dikasih sertifikat dengan catatan mereka layak menikah, itu menurut saya kurang pas," ujar Yandri.

Politikus PAN ini meminta Muhadjir untuk berhati-hati mengenai penerbitan sertifikat menikah.

"Maka menurut saya ini perlu dikaji lebih mendalam, perlu kehati-hatian, karena ini kan menyangkut area private, area yang sangat pribadi, masalah menikah," ucapnya.

Menurutnya, wacana sertifikat menikah tidak perlu buru-buru disampaikan ke publik.

"Jadi menurut saya tidak perlu terlalu buru-buru lah di-publish ke publik. Coba dikaji dulu di internal pemerintah, mudarat dan manfaatnya apa, gaduh nggak. Kalau kursusnya atau nasihat perkawinan atau pembekalan orang sebelum menikah, saya 1000 persen setuju," tutur Yandri.

"Tapi kalau berujung harus mereka antara dapat atau nggak dapat sertifikat, yang mengatakan layak atau tidak layak mereka menikah, saya nggak setuju. Itu terlalu jauh negara mencampuri area private pribadi-pribadi anak bangsa," imbuhnya.

Menko PMK Muhadjir Effendy: Yang Belum Lulus Pembekalan Enggak Boleh Nikah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata