logo


Ahok Masuk BUMN, Ini Tanggapan Mahfud

Berikut pernyataannya

16 November 2019 12:30 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD Istimewa

YOGYAKARTA, JITUNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut akan menduduki posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal Ahok yang merupakan mantan narapidana.

"BUMN itu bukan badan hukum publik, dia (BUMN) badan hukum perdata," kata Mahfud usai acara silaturahmi akademisi Yogyakarta di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (15/11).

"Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT, undang-undang perseroan terbatas, tunduk ke situ. Bukan (tunduk) undang-undang ASN (aparatur sipil negara)," sambungnya.


Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja, PDIP: Ahok Terlihat Lebih Sabar

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mempersilakan awak media untuk bertanya langsung ke Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Nanti coba tanyakan ke Pak Erick, ini kan pemerintah menunjuk di situ nggak dalam jabatan publik, komisaris, dikontrak misalnya," tuturnya.

Menurutnya, seorang mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan perusahaan.

"Maka tanya di badan perusahaan BUMN mana, lalu lihat AD ART-nya, boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada undang-undang hukum tata negara negara, itu undang-undang hukum perdata, biasa," pungkas dia.

Ahok Jadi Calon Pimpinan BUMN, Buya Syafii: Oke Aja, Kenapa Tidak?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata