logo


Pemindahan Ibu Kota, Menko PMK: Nanti Timur Akan Mengejar Ketertinggalan dari Barat

Berikut pernyataan lengkapnya

16 November 2019 09:33 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, hadir dalam rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rapat dilaksanakan di Kemen PPN/Bappenas, Jumat pagi (15/11).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, hadir dalam rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rapat dilaksanakan di Kemen PPN/Bappenas, Jumat pagi (15/11). Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, hadir dalam rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rapat dilaksanakan di Kemen PPN/Bappenas, Jumat pagi (15/11).

Menurutnya, salah satu maksud dan tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk merubah paradigma dari Jawa Sentris atau Jakarta Sentris menjadi Indonesia Sentris. Oleh karena itu, dalam pemindahan ibu kota ini nantinya tidak akan menjadi sentris baru, seperti Kalimantan Sentris atau Kalimantan Timur Sentris.

Konsep Indonesia Sentris, kata Muhadjir, adalah untuk memperkecil ketimpangan spasial antara wilayah Indonesia yang sangat tajam. Antara Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian timur. Dengan adanya pemindahan ibukota ini akan menjadi penyeimbang antara poros barat dan poros timur. "Dan pada akhirnya nanti timur akan mengejar ketertinggalannya dari barat," ujarnya.


Menko PMK Muhadjir Effendy: Nantinya Setiap Calon Pengantin Wajib Ikuti Program Sertifikasi Pernikahan

Oleh karena, menurutnya, desain pemindahan ibukota harus memperhatikan keseimbangan tersebut termasuk pilihan mengenai pemindahan kantor pemerintahan, apakah dikonsentrasikan di Kalimantan Timur atau menyebar merata di beberapa  wilayah. Dan pilihan tersebut harus dihitung secara cermat konsekuensi jangka panjangnya. Bila perlu harus ada simulasi berbagai macam maksud yang dikehendaki. "Artinya niat utama pemindahan ibu kota itu nantinya malah menghasilkan hal yang sebaliknya," ungkapnya.

Menurut Muhadjir, dalam pemindahan ibukota pendekatan yang harus dikembangkan adalah pendekatan generatif dalam tata wilayah bukan sifatnya menghisap yang nantinya akan menghasilkan pusat konsentrasi baru yang berdampak kompleks seperti yang dialami DKI Jakarta. Efek parisitis yang menghisap wilayah-wilayah sekitar ibukota sehingga membuat ketidakberdaya baru harus dihindari. Oleh karena harus diperhitungkan betul asas dekonsentrasi terhadap kota-kota yang berada disekitar pembangunan ibukota baru tersebut.

"Yang perlu diperhatikan juga adalah sebenarnya pemindahan ibukota diarahkan kemana? Apakah sebagai Ibu kota Negara, ibu kota pemerintahan, atau pusat perniagaan, atau sebagai pusat destinasi budaya. Itu harus dirumuskan betul dan dibuat pilihan yang tegas karena itu akan berimplikasi terhadap masa depan Jakarta," jelas Muhadjir.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Menko Maves, Luhut Binsar Panjaitan; Men PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menkumham, Yasonna Laoly; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, serta perwakilan dari Propinsi Kalimat Timur, K/L terkait dan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menko PMK Muhadjir Effendy: Yang Belum Lulus Pembekalan Enggak Boleh Nikah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata