logo


DPR Minta Polda Metro Jaya Larang Penggunaan Skuter Listrik di Sekitar Jalan Protokol

Simak ulasan selengkapnya

13 November 2019 13:44 WIB

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, meminta Polda Metro Jaya untuk menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta.

Menurutnya skuter listrik itu selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga merusak JPO, juga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

"Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa mengganggu pejalan kaki," kata Sarifuddin di Jakarta (13/11).


Bukan Karena Anies Baswedan, Ini Alasan Fahira Idris Polisikan Ade Armando

Sarifuddin mengatakan jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.

Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena usai memakan banyak korban dan satu tewas. Dimana pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.

Bahkan, kata dia, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, ada denda yang menanti sebesar SGD 2000 atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya.

"Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapura yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban," paparnya.

Politisi PAN ini meminta aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara.

"Aktivitas itu dihentikan  saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi,” pungkasnya.

DPR Minta Erick Thohir Lihat Aturan Pada UU BUMN Saat Memilih Calon Dirut Pertamina

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Raka Kisdiyatma