logo


Wacana Evaluasi Sistem Pilkada Langsung, PKS Menolak Jika Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

simak penjelasannya

13 November 2019 01:30 WIB

Warga memberikan hak suaranya di TPS 73 Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rabu (27/6).
Warga memberikan hak suaranya di TPS 73 Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rabu (27/6). Dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah tengah menggulirkan wacana untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung. Menanggapi hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika nantinya Kepala Derah dipilih langsung oleh DPRD bukan oleh rakyat.

Mardani Ali Sera menyebut pemerintah harus cermat dalam mengeluarkan sebuah keputusan. Anggota DPR Fraksi PKS tersebut menilai jika nantinya kepala daerah dipilih oleh DPRD, hal tersebut menunjukan langkah mundur dari proses demokrasi yang sudah berjalan selama dua puluh-an tahun ini.

“Perlu hati-hati membuat keputusan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ucapnya.


Mendagri Berencana Kaji Ulang Pilkada, Puan Maharani: Jangan Sampai Mundur ke Belakang

Mardani menambahkan, jika sistem Pilkada langsung memiliki banyak kelemahan, maka seharusnya diperbaiki kelemahannya bukan malah dirubah sistemnya.

“Kita ingin perbaiki pilkada langsung, bukan diubah,” ujar Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa pilkada langsung tidak bisa dipungkiri memiliki banyak dampak buruk, salah satunya ongkos politik yang mahal. Oleh karena itu, mantan Kapolri tersebut menyarankan untuk diadakan kajian dan riset perihal dampak atau manfaat dari pilkada langsung.

Soal Pencekalan Habib Rizieq, Menhan Prabowo: Saya Belum Dengar

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia