logo


Kunjungi Rumah Sakit di Kota Malang, Menko Muhadjir Pastikan Pelayanan Kesehatan Berjalan Baik

simak penjelasannya

8 November 2019 21:24 WIB

dok.jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko PMK Muhadjir Effendy Jumat sore menyambangi sejumlah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Menko Muhadjir mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Dalam kunjungan kerjanya di kota Malang, Menko Muhadjir pertama kali mengunjungi Rumah Sakit Aisyiyah di kawasan Klojen. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan, Rumah Sakit Unisma serta Rumah Sakit UMM.


Iuran BPJS Naik, Peneliti Lokataru Foundation: Batalkan!

Kunjungan kerja itu menurut Menko Muhadjir untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari gagal bayar BPJS Kesehatan atas tagihan klaim RS terhadap pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit.

"Percayalah bahwa pemerintah terus mengupayakan para peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan terbaik," ujar Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, pemerintah memang harus meningkatkan perhatian terkait adanya penunggakan BPJS Kesehatan yang amat dirasakan banyak rumah sakit Mitra BPJS Kesehatan. Atas dasar itu dari kunjungan yang dilakukan ini hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden serta untuk bahan rapat antar menteri yang menangani persoalan BPJS Kesehatan.

Meskipun terdapat penunggakan BPJS Kesehatan, nyatanya menurut Menko Muhadjir pelayanan kesehatan rumah sakit tetaplah prima.

"Jadi mereka (Rumah Sakit) sudah mampu adaptasi. Yang saya lihat, pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta tersebut sangatlah baik," dikatakannya pula, tak ada pembedaan pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang mandiri saat berobat.

Seperti diketahui, kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan mitra K/L terkait JKN pada 2 September 2019 'menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan kenaikan Premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing'.

Saat mendampingi kunjungan Menko PMK, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan data cleansing sudah dituntaskan pihaknya. Menko Muhadjir dalam kesempatan ini menegaskan penolakan Komisi IX atas penyesuaian iuran JKN bagi PBPU dan BP kelas 3 masih akan dibicarakan bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk Menteri Keuangan.

"Itu karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR," jelasnya.

Muhadjir memahami bahwasanya DPR memang menyalurkan aspirasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran.

Kecam Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Lokataru Foundation: Bertolak Belakang dengan UUD 1945

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia