logo


Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menko PMK: Belum Ada Ketetapan

Muhadjir mengatakan akan mengadakan rapat lintas kementerian terkait kenaikan iuran BPJS

8 November 2019 14:52 WIB

Menko PMK, Muhadjir Effendy
Menko PMK, Muhadjir Effendy Ist

Ia menyebut ada 60 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang identitasnya tidak dikenali. Nantinya, penerima yang tidak teridentifikasi tersebut akan dihanti dengan penerima lain yang layak.

"Nah ya itu mestinya yang harus dijadikan pegangan harus Perpres itu kalau nanti ada diskresi tunggu dulu gitu, nanti akan kita bicarakan lintas kementerian. Karena berdasarkan laporan saya sementara kemarin komitmennya dengan DPR itu adalah akan ada cleansing data sebanyak 60juta penerima PBI yang identitasnya tidak dikenali," ujarnya.

"Itu akan kita keluarkan dan kita ganti yang betul-betul memang teridentifikasi dengan baik kemudian kalau mereka ini belum punya NIK akan kita pastikan serentak daerah-daerah melalui dukcapil untuk memastikan bahwa dia memang penduduk yang dibuktikan dengan NIK itu," jelasnya.


Iuran BPJS Naik, Anggota DPR RI: Pelayanan BPJS Masih Amburadul

Muhadjir menjelaskan tujuan dilakukannya cleansing data adalah bantuan dana dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.

"Agar bahwa betul-betul penggunaan dana pemerintah untuk PBI itu diserahkan ke klien yang jadi sasaran, kalau datanya abal-abal enggak jelas kan berarti itu kita bisa meragukan," ujarnya.

Rencananya, pihaknya akan melaksanakan identifikasi data minggu depan.

"Segera, mungkin minggu depan sepulang dari sini kita segera laksanakan," tutup Muhadjir.

Wow! Sri Mulyani Akan Beri Bonus Dewan Direksi Padahal BPJS Kesehatan Sedang Defisit

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan, Aurora Denata