logo


Iuran BPJS Naik, Fadli Zon Sebut Tarif Listrik Juga Akan Meningkat

Simak berita selengkapnya

6 November 2019 15:21 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kepastian naiknya iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 justru menyulut protes dari berbagai kalangan, tak terkecuali oleh politisi.

Waketum Gerindra Fadli Zon, turut angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang kontroversial tersebut. Melalui akun Twitter @fadlizon, ia menerbitkan kicauan berisi kritikan keras terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, aturan baru itu jelas membebani masyarakat.

"Menurut Perpres tsb, iuran mandiri Kelas III naik 65 persen dari sebelumnya Rp25.500 per bulan menjadi Rp 42.000. Sementara, iuran mandiri Kelas II naik sebesar 116 persen dari sebelumnya Rp51.000, kini menjadi Rp110.000," kata Fadli Zon melalui cuitan Twitter-nya, dikutip oleh Jitunews pada Rabu (06/11).


Pansus Papua DPD Terima Rombongan Partai Lokal dan Asosiasi Bupati Papua, Ini yang Dibahas

"Dan iuran Kelas I naik 100 persen, dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000. Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat. Apalagi, pada saat yg bersamaan Pemerintah jg berencana untuk menaikkan tarif listrik, tarif tol, dan berbagai tarif lainnya," lanjutnya.

Kenaikan iuran BPJS ini, jelas Fadli, dirasa sangat berat mengingat banyaknya kenaikan tarif lainnya. Oleh sebab itu, kata dia, Komisi IX dan Komisi XI DPR periode 2014-1019 sempat menolak kenaikan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

"Itu sebabnya, DPR periode 2014-2019, melalui Komisi IX dan Komisi XI, sebenarnya sudah menyampaikan penolakan kenaikan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)," ujar Fadli dalam cuitan selanjutnya.

Fadli membenarkan jika saat itu ia hanya menyatakan penolakan terhadap kenaikan premi Kelas III, tanpa menyebut peserta mandiri khusus Kelas I dan II.

Meskipun boleh dinaikkan, Fadli berpendapat jika besaran kenaikan yang mencapai 100% atau 2 kali lipat untuk Kelas I dan II dirasa terlalu tinggi. Hal itu, menurutnya, justru memicu penolakan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan BPJS sendiri.

"Apalagi, kini iuran Kelas II kenaikannya lebih dari seratus persen. Kebijakan ini bisa kian merusak partisipasi masyarakat yg telah ikut program sistem kesehatan," tutur Mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Jamin Keamanan Pengguna Internet, DPR: RUU PDP Jadi Prioritas

Halaman: 
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex