logo


Jokowi Bentuk Dewan Pengawas KPK, Peneliti Puskapkum: Harus Punya Track Record Bagus dan Independen

berikut penjelasannya

5 November 2019 20:29 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi menegaskan bahwa Dewan Pengawas KPK yang merupakan konsekuensi UU No19/2019 tentang KPK yang pertama kali dipilih langsung oleh Presiden harus dipastikan memenuhi harapan publik.

Menurutnya banyaknya penolakan publik terhadap UU KPK karena khawatir akan memperlemah KPK, harus dijawab Presiden dengan memilih Dewan Pengawas yang memiliki reputasi yang baik, berjejak rekam yang baik dan memiliki integritas yang baik serta independen.

“Apalagi kewenangan Dewan Pengawas KPK yang cukup strategis seperti mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK dan lain-lain,” kata Ferdian di Jakarta, Selasa (5/11).


Bicara 'Lompatan Kemajuan', Jokowi: Dibutuhkan Figur yang Berani Mendobrak

Dalam hal ini, Ferdian menilai presiden harus menghadirkan harapan baru di KPK dengan memilih Dewan Pengawas yang kredibel di tengah pesimisme publik atas keberadaan UU KPK.

Dia menilai Dewan Pengawas KPK yang kredibel akan memberikan harapan baru bagi KPK. Setidaknya langkah minimalis ini akan tetap merawat harapan publik terhadap KPK.

“Sembari publik menanti upaya hukum melalui uji materi (judicial review) di MK yang saat ini tengah berjalan maupun upaya politik legislative review melalui perubahan UU KPK di DPR,” pungkasnya.

Tersinggung soal Jabatan, Relawan Jokowi Ingatkan Moeldoko, "Lebih Baik Bantu Pak Presiden dengan Baik"

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia