logo


Tak Terbitkan Perppu KPK, YLBHI Sebut Kepemerintahan Jokowi sebagai Perulangan Orba

Simak berita selengkapnya

4 November 2019 14:50 WIB

istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Presiden Joko Widodo telah resmi menyatakan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menilai keputusan tersebut bisa menjadi sinyal lahirnya Orde Baru.

"Menurut kami, tidak keluarnya Perppu adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orba," kata Ketua YLBHI Asfinawati dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, dikutip dari Tempo pada Senin (04/11).

Tak diterbitkannya Perppu, lanjut Asfinawati, bisa dilihat dari pelemahan pemberantasan korupsi akibat revisi UU KPK yang telah berlaku. Asfina menganggap Orde Baru sebagai periode sejarah tindak korupsi mulai merajalela.


Tak Hanya Lem dan Pulpen, Anggaran Penataan Kampung Kumuh Juga Dirasa Janggal, Ini Rinciannya

Asfina mengatakan pelemahan pemberantasan korupsi hanya satu dari empat ciri khas Orde Baru yang muncul di awal pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Ciri kedua, pemerintah yang hanya fokus kepada pembangunan fisik. Asfina mengatakan fokus pemerintah Jokowi terhadap pembangunan fisik dapat dilihat dalam pidato kenegaraan presiden yang hanya menyebutkan investasi dan pembangunan. Sedangkan, HAM dan kepastian hukum tidak disertakan.

Ciri ketiga, Jokowi banyak menyelipkan kalangan militer dan polisi ke dalam lembaga sipil pemerintahan. Hal itu, menurut Asfina merupakan ciri Orba yang disebut sebagai Dwi Fungsi ABRI dan menjadi tuntutan gerakan reformasi 1998 agar dihapuskan.

Ciri terakhir, Asfina menyoroti pemerintahan Jokowi yang bertindak represif terkait kebebasan berpendapat. Ia mencontohkan pihak kepolisian yang menggunakan cara represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK dan sejumlah UU bermasalah pada September 2019. Sebelumnya, polisi juga menangkap para peserta aksi May Day 2019 tanpa alasan yang jelas.

"Belum lagi kalau kita kaitkan dengan beberapa rancangan UU yang merepresi rakyat, maka sebetulnya ini adalah perulangan yang terjadi sebelum 1998 alias Orba," pungkasnya.

Tarif BPJS Resmi Naik, Demokrat Kritik Pemerintah, "Bukannya Menolong, Malah Menakuti Rakyat!"

Halaman: