logo


Tarif BPJS Resmi Naik, Demokrat Kritik Pemerintah, "Bukannya Menolong, Malah Menakuti Rakyat!"

Simak berita selengkapnya

4 November 2019 14:29 WIB

Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon. Tribunnews

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Setelah dipastikan kadernya tak masuk dalam kubu pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Demokrat memutuskan untuk menjadi oposisi. Kebijakan yang digulirkan pemerintah terus mendapatkan kritikan dari partai pimpinan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Yang terbaru, Demokrat menyoroti kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan tujuan awal pembentukan BPJS, yakni membantu rakyat yang kurang mampu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bijak dalam mengelola negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI 1945.


Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Pakar Hukum: "Jokowi Tidak Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi.."

“NEGARA didirikan untuk melindungi tumpah darah Indonesia termasuk melindungi kesehatannya dari rasa sakit yang tak diinginkan. Kita kawal bersama kawan! Enggak boleh menyakiti rakyat,” cuitan Hinca melalui Twitternya yang dikutip pada Senin (04/10).

Sependapat dengan rekan partainya, Jansen Sitindaon juga menilai kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS justru akan menambah beban rakyat.

“Hakekatnya (BPJS) membantu rakyat miskin di sektor kesehatan. Ini sekarang bukannya menolong rakyat, malah membuat takut rakyat! Rakyat sudah sakit malah ditakut-takuti yang macam-macam,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Tak Hanya Lem dan Pulpen, Anggaran Penataan Kampung Kumuh Juga Dirasa Janggal, Ini Rinciannya

Halaman: