logo


Tak Hanya Lem dan Pulpen, Anggaran Penataan Kampung Kumuh Juga Dirasa Janggal, Ini Rinciannya

Simak berita selengkapnya

4 November 2019 14:05 WIB

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan Dok. Pemprov DKI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggaran dalam rancangan APBD DKI 2020 tak henti-hentinya menuai polemik. Setelah anggaran lem aibon dan pulpen yang terkuak ke publik dirasa janggal, DPRD DKI Jakarta kembali mempertanyakan anggaran terkait penataan Rukun Warga (RW) kumuh. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mempercayakan penataan kepada kinerja konsultan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan sebesar Rp 556 juta per RW. Hal itu tercantum dalam rancangan APBD 2020.

Menurut Yuke, anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu dinilai terlalu besar jika hanya untuk jasa konsultan per Rukun Warga.


Gerindra: Anies Sudah Ada Masalah Kok Ditambahi Masalah Lagi

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," ujar Yuke sebagaimana dilansir dari Antara, (04/10).

Yuke menjabarkan anggaran itu terbagi dua, yaitu biaya langsung untuk personel Rp 475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta. Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Komisi D DPRD DKI Jakarta, menurut Yuke, sangat terkejut saat melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meskipun rancangan APBD Selain itu, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu dirasa terlalu besar.

Selama dua tahun Anies Baswedan menjabat, Yuke mengatakan dirinya tidak melihat adanya penataan kampung kumuh.

Kendati demikian, Yuke sependapat dengan penataan kampung kumuh, namun harus ada evaluasi terkait anggaran tersebut.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Aji Mumpung, Bobbi Nasution Maju Pilwakot Medan

Halaman: