logo


Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Pakar Hukum: "Jokowi Tidak Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi.."

Simak ulasan selengkapnya

4 November 2019 03:17 WIB

Joko Widodo
Joko Widodo Twitter

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyebut keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan Perppu KPK sebagai langkah tak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu indikasi kuat bahwa sebenarnya Pak Jokowi tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi," katanya dikutip dari laman Kompas (04/11).

Lebih lanjut, Bivitri juga mempertanyakan posisi Jokowi karena membiarkan pelemahan KPK terjadi.


Aji Mumpung, Bobbi Nasution Maju Pilwakot Medan

"Tapi ternyata kan dikeluarkan. Jadi sebenarnya sudah terlihat siapa yang mau melemahkan KPK. Yang disampaikan kemarin itu adalah indikasi kedua yang sebenarnya sudah mengonfirmasi saja di mana sebenarnya posisi Pak Jokowi," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan bahwa UU KPK yang berlaku saat ini mengurangi efektivitas dari penindakan KPK.

"Karena penindakannya dipreteli, dewan pengawas misalnya, atau fakta bahwa status pimpinan penyidik dan penuntut umum itu enggak ada lagi di Pasal 21. Nanti penyidikan dan penuntutan yang setujui bukan komisioner tapi di bawahnya, levelnya bukan komisioner lagi," kata dia.

LSI Ungkap Tantangan Pemerintahan Jokowi Pada Periode Kedua Ini

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma