logo


Pemberian Remisi Koruptor Belum Masuk Agenda Ratas

Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai wacana pemberian remisi koruptor akan bergulir.

17 Maret 2015 15:36 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.(Ist.)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.(Ist.)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai perlu untuk meninjau kembali terkait pembatasan pemberian remisi untuk tindak pidana korupsi. Namun wacana Menkumham itu menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto belum menjadi agenda rapat terbatas (ratas).

"Sejauh ini masih menjadi wacana, tentu belum bisa diagendakan dalam rapat terbatas. Biasanya jika sudah siap, menteri yang bersangkutan akan mengagendakannya dalam rapat. Tapi sejauh ini belum ada agendanya," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/03/2015).

Andi menjelaskan, sejauh ini perbincangan antara Menteri Yasonna dengan Presiden Joko widodo adalah seputar kajian yang dilakukan Kemenkumham terkait pengetatan pemberian remisi termasuk narapidana kasus korupsi. Presiden Jokowi sendiri, ungkap Andi, mengarahkan Menkumham untuk tetap mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.


Soal Pendaftaran Merek Partai Demokrat Atas Nama Pribadi, Ahli Hukum Sebut Ada Kekhawatiran SBY

"Jadi sebetulnya tidak secara spesifik melakukan kajian untuk memberikan remisi koruptor. Secara keseluruhan melakukan sistem itu, sehingga keadilan prinsip-prinsip yang ada bisa diterapkan," kata dia.

Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai bagaimana wacana pemberian remisi koruptor ini akan bergulir. Sebelumnya, Yasonna menyatakan aturan pembatasan remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan konsep pemidanaan yang saat ini dianut Indonesia, yaitu sistem pemasyarakatan. Ia pun berencana menyusun kriteria baru tentang pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi.

Tak Nyaman Dikaitkan dengan Pendaftaran Merek Demokrat, Perusahaan Ini Beri Klarifikasi

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan