logo


Anies Tidak Marahi Pemkot atas Kejanggalan KUA-PPAS, Anggota DPR RI Beri Apresiasi

simak penjelasannya

1 November 2019 11:14 WIB

Anies Baswedan usai bersepeda
Anies Baswedan usai bersepeda Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota DPD RI, Fahira Idris memuji sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah kota di lima wilayah atas kejanggalan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

“Jika Pak Anies mau cari panggung dan mau jadi pahlawan bisa saja dia konferensi pers sendiri, beberkan kejanggalan-kejanggalan anggaran sambil memaki anak buahnya (jajarannya). Tapi itu tidak beliau lakukan karena dia menganggap jajarannya rekan kerja yang harus dihormati. Saya minta Anda (jajaran Pemprov) balas perlakuan ini dengan bekerja baik dan teliti,” ujar Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (31/10).

Dalam hal ini, Fahira meminta jajaran Pemprov DKI bekerja ekstra dan sama sekali tidak boleh ada ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD.


Polemik Anggaran Lem Aibon, Politisi Gerindra: Sistem e-Budgeting Perlu Dievaluasi

Menurutnya, hal ini penting dan harus menjadi pegangan karena masih adanya kelemahan dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Kelemahan ini harus disiasati dengan ketelitian.

“Pak Anies ingin memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih untuk mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan saat ini,” tuturnya.

“Untuk itu, sekali lagi saya minta kepada semua jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tidak teledor. Saat ini, jarum saja jatuh di Balai Kota bisa jadi sasaran masalah, apalagi keteledoran dalam memasukkan anggaran,” tukas Fahira.

Senator dari Jakarta ini mengungkapkan, jika kilas balik kejadian anggaran janggal bahkan tidak masuk akal sudah beberapa kali terjadi pada periode gubernur sebelumnya. Misalnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp648 miliar bersumber dari APBD DKI 2016 yang ternyata aset Pemprov sendiri.

Selain itu, kata dia, ada juga kasus pengadaan serta penggelembungan alat uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014. Bahkan kedua kasus yang anggaran tidak masuk akal ini sudah masuk dalam APBD yang disahkan, sementara soal lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar yang dibuat gaduh saat ini masih dalam rancangan KUA-PPAS (cikal bakal APBD).

“Jika hal-hal seperti ini masih terjadi artinya memang sistem e-budgeting DKI harus diperbaharui agar lebih smart sehingga tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan dan anggaran janggal,” kata Fahira.

“Jadi dalam e-budgeting ada sistem yang mampu mengecek otomatis sehingga tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data. Saya harap sistem e-budgeting DKI segera diperbaharui,” pungkasnya.

Anggota Komisi II DPR Apresiasi Bedah APBD DKI Jakarta

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Tino Aditia