logo


Anggota Komisi II DPR Apresiasi Bedah APBD DKI Jakarta

simak penjelasannya

31 Oktober 2019 12:44 WIB

Gedung DPR
Gedung DPR Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Polemik soal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menilai bahwa masalah ini memberi dampak positif terutama adanya keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran di daerah. Langkah ini juga bisa diterapkan untuk daerah lainnya.

"Apa yang terjadi di Jakarta beberapa hari ini sangat positif. Karena publik terlibat dalam pembahasan anggaran di daerah," kata Arwani di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (31/10/2019).


Anies Salahkan Sistem e-Budgeting, Politisi PKS Sepakat dengan Anies

Menurut anggota DPR Dapil Jateng IV (Rembang, Blora, Pati dan Grobogan) ini, sudah semestinya hal yang sama tersebut juga terjadi di daerah-daerah lainnya dalam pembahasan KUA PPAS.

"Idealnya apa yang terjadi di Jakarta ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Publik antusias dalam memelototi pagu anggaran di daerah," harap Arwani.

Ia mengingatkan kembali agar Pemerintah Daerah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD tahun 2020 dalam penyusunan anggaran di daerah.

"Kementerian Dalam Negeri juga harus memastikan untuk mensupervisi ke daerah-daerah terkait penyusunan anggaran di daerah," tambah dia.

Arwani meyakini jika proses seperti yang terjadi di DKI Jakarta dalam pembahasan KUA PPAS ini turut memberikan kontribusi untuk menekan kebocoran anggaran dan pencegahan korupsi di daerah.

"Momentum pembahasan KUA PPAS ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk pencegahan korupsi di daerah," tandas dia.

Polemik Anggaran Lem Aibon, Politisi Gerindra: Sistem e-Budgeting Perlu Dievaluasi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia