logo


Polemik Anggaran Lem Aibon, Politisi Gerindra: Sistem e-Budgeting Perlu Dievaluasi

simak penjelasannya

31 Oktober 2019 11:35 WIB

Anies Baswedan ungkapkan penyesalannya di pelantikan Wali Kota baru Jakarta Utara, selasa (3/9).
Anies Baswedan ungkapkan penyesalannya di pelantikan Wali Kota baru Jakarta Utara, selasa (3/9). Detik News

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memandang sistem e-budgeting yang diwarisinya menjadi faktor penyebab terjadinya masalah anggaran. Melihat hal tersebut, Fraksi Gerindra di DPRD DKI menilai perlunya evaluasi terhadap sistem e-budgeting yang digunakan saat ini.

"Sudah tentu harus dievaluasi," kata anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI, Syarif kepada wartawan, Rabu (30/10/2019) malam.

Menurutnya, sistem e-budgeting ini digagas oleh Jokowi sewaktu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan sudah berjalan selama empat tahun ini.


Anies Baswedan Salahkan Sistem e-Budgeting, Ahok: Sistem Berjalan Baik Jika Tidak Ada Mark Up atau Niat Maling

"e-Budgeting itu kan sistem atau tool penyusunan anggaran APBD yang sudah berjalan 4 tahun terakhir ini. Publik sudah tahu, dirintis Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan BTP (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok)," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI ini memandang rencana anggaran yang dianggap janggal seperti anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar ini disebabkan sistem yang berjalan dengan tidak sempurna.

"Oh soal anggaran aneh-aneh itu muncul. Ya itu kan diinput SKPD dan UKPD. Kadang sistem ini tidak sempurna. Saat ini masih tahap KUA PPAS, cikal bakal APBD yag masih bersifat sementara dan bisa berubah," pungkasnya.

Anies Salahkan Sistem e-Budgeting, Politisi PKS Sepakat dengan Anies

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia