logo


Kemenperin Akan Fasilitasi Sertifikat untuk Mendorong Industri Kecil Menengah

Gati juga menyatakan Kemenperin siap untuk mendampingi IKM melakukan proses sertifikasi halal.

31 Oktober 2019 11:04 WIB

Foto : pelakubisnis.com
Foto : pelakubisnis.com
dibaca 426 x

Dilansir dari situs kemenperin.go.id. Kementerian Perindustrian dalam mendorong pengembangan Industri Kecil Menengah yang berjalan disektor pangan. Akan memberikan pemahaman kepada para pelaku IKM pangan (makanan dan minuman) agar tetap memperhatikan aspek-aspek yang mendasar untuk meningkatkan daya saing produk yang berorientasi ekspor.

“Dalam upaya peningkatan daya saing IKM pangan, yang kami dorong adalah kewajiban bersertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal, produk mereka terjamin kehalalannya bagi para konsumen. Apalagi konsumen di Indonesia mayoritas muslim, sehingga tidak ragu untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (31/10).

Gati menjelaskan, Kemenperin akan melakukan sosialisasi intensif, Salah satunya melalui komunikasi dengan pemerintah daerah untuk ikut mendorong IKM pangan agar bersertifikasi halal. Terutama dalam masalah pembiayaan, karena selama ini yang sering dikeluhkan IKM adalah soal biaya. “Sehingga ini janganlah dipandang sebagai beban, tetapi untuk peningkatan daya saing produk,” jelasnya.


Begini Cara Kemenperin Genjot Daya Saing Industri

Menurut Gati, karena banyaknya jumlah IKM pangan, Kemenperin menargetkan bisa memfasilitasi pemberian sertifikat halal dalam jangka waktu lima tahun. Seiring upaya itu, Kemenperin akan melakukan pembinaan kepada para pelaku IKM pangan, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Gati juga menyatakan Kemenperin siap untuk mendampingi IKM melakukan proses sertifikasi halal. Karena pada setiap tahunnya rata-rata 500 hingga 2.000 IKM didorong mendapatkan sertifikasi halal di seluruh daerah.

IKM yang bergerak di sektor pangan didorong agar memiliki sertifikasi halal setelah berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mulai diterapkan sejak 17 Oktober 2019.

Ditulis oleh: danny wahyudi

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Kemenperin: SNI Usaha Melindungi Industri dan Investasi Dalam Negeri

Halaman: 
Admin : Raka Kisdiyatma