logo


Hukuman Koruptor Rata-rata 2 Tahun Penjara

Vonis hukuman tindak pidana korupsi belum bikin jera justru Kemenkumham akan longgarkan pemberian remisi.

17 Maret 2015 11:07 WIB

Ilustrasi penjara.(Ist.)
Ilustrasi penjara.(Ist.)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Hukuman atas tindak pidana korupsi masih jauh dariefek jera, bahkan pengetatan pemberian remisi kepada koruptor pun akan dievaluasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa sepanjang 2014 rata-rata para koruptor divonis hanya dua tahun delapan bulan penjara.

Semangat pemberantasan korupsi rupanya tidak didukung dengan keadilan hukum yang mampu memberikan efek jera terhadap tindak pidana korupsi. Hukumannya pun masih amatlah ringan. Emerson Yuntho mencatat sekitar 480 terdakwa yang diadili pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang 2014 sebanyak 437 terbukti bersalah. Koordinator Divi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW itu menyayangkan keputusan hakim yang justru memberikan vonis ringan terhadap ratusan kasus tersebut. Masa vonis tersebut tentu tergolong kategori vonis ringan. Sedangkan 60 terdakwa lainnya hanya diberikan vonis sedang. Bahkan hanya lima orang saja yang diberikan vonis hukuman berat di atas 10 tahun.

Pria yang biasa dipanggil Eson itu pun menjelaskan bahwa rata-rata putusan pengadilan tipikor pada 2014 mirip pada catatan 2013. Hukuman koruptor pada 2013 rata-rata hanya dua tahun 11 bulan. Secara tegas Eson melihat hal itu justru bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi sendiri.


Pemerintah Resmi Larang TKA Masuk ke RI, NasDem: Saya Harap Tanpa Pandang Bulu

"Jadi bisa disimpulkan, ringannya vonis hakim tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal," ujar Eson.

Ringannya vonis hukuman terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly justru mewacanakan pemberian remisi bagi para koruptor. Menkumham berkilah bahwa aturan pembatasan remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi tidaklah sejalan dengan sistem pemsyarakatan yang dianut di Indonesia. Dengan kata lain, Kemenkumham akan menyusun ulang kriteria baru tentang pemberian remisi, khususnya bagi narapidana kasus korupsi.

Meski masih dinilai ringan, namun Menteri Hukum dan HAM Yasonna h Laoly malah mewacanakan akan memberikan remisi bagi para koruptor. Yasonna mengatakan aturan pembatasan remisi terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan konsep pemidanaan yang saat ini dianut Indonesia, yaitu sistem pemasyarakatan. Kemenkumham pun berencana menyusun kriteria baru tentang pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi.

Novel Baswedan Dinilai Keliru Ibaratkan Dewas KPK Seperti Kuasa Hukum

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan