logo


Kemenperin: SNI Usaha Melindungi Industri dan Investasi Dalam Negeri

SNI diberlakukan untuk produk-produk yang berkaitan dengan K3L

23 Oktober 2019 13:19 WIB

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara Kemenperin

Disamping mencakup perlindungan K3L, standarisasi ini dijadikan sebagai pemenuhan standar ekspor dan juga mencegah masuknya barang-barang yang berkualitas rendah.

Tercatat semester pertama tahun 2019 dari total 4.984 SNI di bidang industri, sebanyak 113 SNI di antaranya ditetapkan sebagai SNI wajib.

“Untuk memberlakukan SNI wajib harus ada alasan. Misalnya, melindungi kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Sekali kita mengusulkan menjadi wajib, harus juga dinotifikasi WTO,” sebut Ngakan.


Begini Cara Kemenperin Genjot Daya Saing Industri

Penerapan SNI haruslah melewati penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji. “Jadi, kita harus siapkan infrastruktur untuk standarisasinya,” imbuhnya.

Ngakan memaparkan ada 51 LSPro dan 87 Laboratorium Uji. “Kemenperin terus meningkatkan kemampuan LPK khususnya lab pengujian agar dapat memenuhi kebutuhan terhadap penerapan SNI itu sendiri,” ujar Ngakan.

Ketersediaan infrastruktur standardisasi industri terus ditingkatkan dengan merumuskan SNI. “Sebab, SNI yang dirumuskan juga tidak lepas dari acuan kebijakan industri yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dalam rangka harmonisasi standar baik dalam rangka kerjasama ASEAN, APEC, atau perjanjian bilateral dan multirateral yang disepakati oleh Indonesia,” pungkasnya.

Eksistensi Material Center di Bandung, Pacu Produktifitas IKM Cangkul

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman, Aurora Denata