logo


Indonesia Jadi Dewan HAM PBB, PKS Minta RI Perjuangkan Palestina, Rohingya dan Uighur

Berikut Ulasannya

21 Oktober 2019 17:59 WIB

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam Sukamta
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam Sukamta PKS.ID

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Indonesia didapuk sebagai menjadi anggota Dewan HAM PBB 2020-2022. Hal ini didapatkan setelah Indonesia mendapatkan 174 mengalahkan Jepang, Korsel, Marshal Island dan Irak. Hal ini membuat Indonesia berhasil menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam Sukamta mengapresiasi capaian ini. Sukamta berharap status keanggotaan ini jadi momentum bagi Indonesia untuk bisa memberi contoh teladan bagi negara-negara lain dalam pelaksanaan dan penghormatan HAM di dalam negeri.

"Kami juga mendorong agar Indonesia berperan lebih aktif lagi dalam menegakkan HAM di dunia internasional, khususnya terhadap kasus-kasus diskriminasi agama dan etnis, termasuk di negeri tertindas seperti Palestina, etnis minoritas seperti Rohingya di Myanmar, Uighur di Xinjiang-China, dan seterusnya," ujar Sukamta dalam lama resmi PKS (21/10).


UU KPK yang Baru, PKS: "Pelemahan Struktural Terhadap KPK"

Sukamta menjelaskan bahwa amanah ini diterima Indonesia justru pada saat situasi dan realita dalam negeri yang mengindikasikan adanya kemunduran jaminan HAM karena kebebasan warga negara dalam beberapa hal terancam.

Hal senada juga disampaikan Setara Institute yang berpandangan bahwa secara umum belum meningkatnya indeks HAM secara signifikan disebabkan oleh komitmen pemerintah di bidang HAM yang belum terpenuhi.

"Pandangan lembaga-lembaga tersebut harus menjadi refleksi bagi kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Wabilkhusus terkait hak asasi untuk menyampaikan pendapat yang merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28. Di negeri Pancasila yang mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, jangan sampai justru negara makin tidak toleran pada warganya sendiri, termasuk terhadap pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah atau pendukung pemerintah," tegasnya.

Diundang Jokowi, PKS Pilih Absen, "Nanti Kesannya Minta Menteri"

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman