logo


Toyota Crown 2.5 HV, Siap Jadi Tunggangan Baru Menteri dan Pejabat Tinggi

Mobil dinas sudah lebih dari 10 tahun dan sering mogok jadi alasan pengadaan mobil dinas baru

21 Oktober 2019 16:46 WIB

Mobil Dinas Baru
Mobil Dinas Baru Dok. Sekab

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden dan Wakil Presiden baru saja dilantik, Calon pembantu presiden pun hari ini sudah hilir mudik ke Istana Presiden. Jajaran kabinet baru segera akan dibentuk.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam siaran tertulisnya mengumumkan kendaraan dinas baru untuk para jajaran menteri dan para pejabat tinggi lainnya sudah siap digunakan. Hal ini dilakukan demi kelancaran dinas para pejabat tinggi tersebut.

Kemensetneg juga menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas ini telah melalui serangkaian proses pembahasan yang panjang dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Semua proses sudah terwati mulai dari tahap perencanaan, pembahasan dan persetujuan DPR RI untuk ditetapkan dalam APBN 2019.

Pengadaan ini sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.


Bersedia Masuk Kabinet, Erick Thohir: Saya Rasa Lebih Banyak di Ekonomi

Hal ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Menten Keuangan (PMK) Nomer 76/PMK 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Adapun yang menjadi kendaraan baru para pejabat tinggi adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive merupakan salah satu varian kendaraan elektrifikasi Toyota yang memiliki keunggulan spesifik dengan teknologi hybrid yang lebih ramah lingkungan (green energy) efisien dan aman dengan mengusung 3 pilar sebagai platform yakni agility, stability, dan visibility.

Terpilihnya toyota crown ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah mengembangkan kendaraan electrifikasi yang ramah lingkungan.

Pertimbangan pengadaan mobil dinas ini adalah karena mobil dinas lama usia pemakaiannya sudah lebih dari 10 tahun yakni terakhir pada tahun 2005 dan 2009 dan dari data Kemensetneg banyak laporan mobil dinas yang sering mogok.

Batal Jadi Menteri, Bupati Minahasa Selatan Belum Sempat Temui Jokowi

Halaman: 
Penulis : Nurman Abdul Rohman