logo


Hadapi Resesi, Maman Imanulhaq Minta Jokowi Optimalkan Zakat

Simak ulasan selengkapnya

19 Oktober 2019 07:09 WIB

Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq
Anggota Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Maman mengatakan hasil survei dari Asian Development Bank (ADB) potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun pertahun. Namun potensi tersebut justru hanya sedikit yang mampu untuk dimanfaatkan.

Karena itulah ia berharap agar pimpinan Baznas yang rencananya akan ditetapkan di DPR pekan depan bisa meningkatkan kesadaran dan pengelolaan dana zakat guna pembangunan umat.

Tidak hanya itu, menurut dia potensi zakat tidak hanya untuk membantu masyarakat yang masih miskin, akan tetapi juga dapat membantu mustahik atau penerima zakat dapat berkembang menjadi muzaki atau pemberi zakat untuk kemudian hari. Artinya kata dia adalah bagaimana peran pimpinan Baznas yang akan datang mampu mengelola dana zakat untuk memajukan perekonomian masyarakat.


Jokowi Angkat Menteri dari Luar Koalisi, Politisi NasDem: "Ga Jadi Masalah"

"Keberhasilan baznas adalah bagaimana mustahik dapat didorong menjadi muzaki di tahun-tahun ke depan," ujar Maman.

Zakat Pengurang Pajak, Solusi BPJS

Tahun ini hutang pemerintah untuk membayar BPJS mengalami dedisit hingga 28T. Dan sangat sulit bila mengandalkan APBN tahun 2020 yang juga cekak.
Pemerintah kesulitan menanggung beban untuk biaya kesehatan 133,8juta rakyat kategori miskin.

Maka, jalan satu-satunya adalah menaikkan iuran BPJS.
Hari-hari ini semua orang dibuat was-was gak bisa ngurus SIM, Perpanjang KTP, Perpanjang Pasport, dll, kalau tidak bayar angsuran BPJS. Ini dikenakan kepada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah.

Saya melihat cara ini adalah jalan pintas pemerintah untuk menekan rakyatnya agar taat membayar iuran BPJS yang akan naik 100%.
Sebuah cara yang semakin membuat rakyat benci kepada Pemerintahan Jokowi.

ZAKAT SOLUSI BEBAN BPJS.

Kalau seandainya Menteri Keuangan mau mendengar keinginan Baznas, NU Care-Lazisnu, LazisMU dan Las Ormas yang tergabung didalam Persatuan Laz berbasis Ormas(POROZ).

Maka solusi pemerintah untuk meringankan beban defisit pembayaran BPJS akan selesai.

Sudah berulangkali lembaga zakat dengan berbazis Ormas bersuara agar Menteri Keuangan segera membuat aturan ZAKAT MENGURANG PAJAK. Dari hasil beberapa kali diskusi dengan Baznas, aturan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan kemudian dipertegas oleh UU Zakat dan terbaru yang menggantikan UU 38/1999, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu untuk direvisi.

Bila pemerintah menggalakkan zakat sebagai pengurang pajak, maka penerimaan zakat yang selalu berkisar Rp. 5T/tahun, dipastikan melonjak hingga Rp217T/tahun.

Menteri Agama dan Ketua Baznas berulangkali mengatakan potensi zakat di Indonesia, setidaknya ada Rp217T/Tahun.

Kalau sekarang defisit Rp.28T utang BPJS gak kebayar pada tahun ini. Apalah artinya jumlah Rp28T dengan pendapatan zakat yang dikelolah oleh Baznas dan Laz-Laz yang sudah existing saat ini?.

Sudah saatnya Presiden Jokowi memikirkan dan memberikan mandat kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan pada kabinet periode 2019-2024 untuk segera merevisi UU Pengelolaan Zakat di 100 hari kerja Presiden.

Sebab dengan jalan memberi insentif zakat sebagai pengurang pajak, maka dijamin para Muzaki akan taat membayar Zakat. Maka kedepan tida ada lagi cerita soal defisit dan polemik kenaikan iuran dana BPJS di masyarakat.

Dana zakat yang dikumpulkan melalui Baznas harus mampu mengambil alih peran pemerintah dalam membayar iuran BPJS kepada 8 asnaf.

Jelang Pelantikan Presiden, Ahmad Ahyar Harap Situasi Bisa Kondusif

Halaman: 
Penulis : Raka Kisdiyatma