logo


Hari Ini, Agung Larang Kubu Ical Gunakan Atribut Golkar

Ical dan gerbongnya pun tidak lagi bisa menempati kantor DPP di bilangan Slipi, Jakarta Barat.

16 Maret 2015 15:37 WIB

Aburizal Bakrie.(Ist)
Aburizal Bakrie.(Ist)

JAKARTA - JITUNEWS.COM - Agung Laksono akan segera melengkapi dan menyerahkan dokumen susunan kepengurusan Partai Golkar kepada notaris hari ini Atas hal itu, maka senin ini (16/03/2015) adalah batas akhir kubu Aburizal Bakrie menggunakan nama ataupun atribut Golkar sebagai identitas.

"Mulai senin ini mereka yang tidak di bawah kepemimpinan Pak Agung, tidak lagi bisa menggunakan atribut-atribut Golkar," gaung Yorrys Raweyai.

Pernyataan itu keluar dari mulut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan penjelasan bahwa, atribut yang dimaksud mulai dari logo, bendera, seragam, jaket dan kop surat. Jika tidak ditaati, Yorrys menyebut akan membersihkannya ia pula menambahkan mereka yang tidak sekutub dengan Agung Laksono namun menggunakan atribut Golkar maka jelas ilegal. Yorrys pun mengakui akan mempolisikan jika aturan tersebut dilanggar oleh kubu Aburizal Bakrie.Selain tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan atribut partai Ical dan gerbongnya pun tidak lagi bisa menempati kantor DPP di bilangan Slipi, Jakarta Barat.


Kubu Moeldoko Daftarkan KLB, Partai Demokrat Yakin Kemenkumham Tak Akan Asal-asalan

Saat ini kubu Agung seperti yang disampaikan oleh Yorrys, sedang melakukan konsolidasi kader mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Yorrys menyebutkan bahwa setelah Mahkamah Partai Golkar memenangkan kubu Agung, lalu dilanjutkan dengan pengesahan dari Kemenkumham, kader-kader di daerah berbondong-bondong mendatangi kubu Agung di pusat. Kader daerah yang telah menghadap pusat sejak pekan lalu berasal dari Papua, Manado, Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Utara.

“Kader daerah berdatangan untuk bergabung dengan Golkar yang ke depannyaakan dihadiahi SK yang terdaftar di Kemenkumham,” jelas Yorrys.

Di tempat lain, mantan Ketua DPP Golkar Hajriyanto Thohari mengaku kecewa dan sangat menyesalkan kondisi Golkar yang akhirnya benar-benar terbelah. Thohari heran, partai sekelas Golkar sama sekali tidak bisa menerapkan jalur islah yang harusnya ditempuh secara politis oleh para elit. Thohari juga menyayangkan keputusan sidang Mahkamah Partai Golkar yang seharusnya melakukan penekanan untuk melakukan munas islah, bukan malah memihak diantara dua munas yang sah. Kabarnya politisi senior Golkar itu pun sudah keluar dari partai yang membesarkannya akibat dualisme kepengurusan.

Sebut Penolakan Demokrat KLB Bukti Moeldoko Taat Hukum, Jubir: Ia Tak Menyalahgunakan Jabatan KSP

Halaman: 
Penulis : Syukron Fadillah, Vicky Anggriawan