logo


Gerindra Merapat ke Pemerintah, Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju

Simak berita selengkapnya

18 Oktober 2019 10:56 WIB

Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan, JUmat (11/10/2019)
Prabowo Subianto dan Joko Widodo bertemu di Istana Kepresidenan, JUmat (11/10/2019) Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Santernya kabar Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah terus menjadi perbincangan di tengah publik.

Berdasarkan Survei Parameter Politik Indonesia, mayoritas publik tak sependapat dengan merapatnya Gerindra ke kubu Jokowi.

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5-12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Sindir Demokrat dan Gerindra, Hanura: "Parpol yang Tak Dukung Jokowi Pada Pilpres Kemarin Harap Tahu Diri.."

Data survei mengungkapkan hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju saat menyikapi agresivitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Koalisi Jokowi. Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju menyentuh angka 40,5 persen.

Penolakan keras datang dari basis pemilih PDIP, NasDem, Gerindra, dan PKS serta anggota ormas Islam seperti Persis, FPI dan Persaudaraan Alumni 212. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

"Sementara basis pemilih partai lain relatif cair dan moderat," ujar Adi di kantor Parameter Politik Indonesia, dilansir dari Tempo, (17/10).

Adi menuturkan publik yang setuju Gerindra bergabung ke pemerintahan beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan.

Selain itu, bergabungnya Gerindra dinilai dapat turut membantu menguatkan pemerintahan Jokowi dalam membangun bangsa.

"Sementara yang tidak setuju menyatakan koalisi belum mampu menerima kekalahan saat pilpres karena menganggap Jokowi curang," tukasnya.

Politisi Gerindra: Kalau Dasco Jadi Kepala BIN, Insiden Penusukan Wiranto Gak Akan Terjadi

Halaman: